- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga ada sosok besar yang menikmati keuntungan politik dari penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan ribuan tokoh.
- Habiburokhman menyampaikan pernyataan tersebut di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin (9/11/2026), serta meminta Mabes Polri mengusut tuntas motif dan kelompok politik di baliknya.
- Pengembangan kasus penyadapan ilegal terhadap presiden dan berbagai tokoh ini telah menetapkan empat orang tersangka dari internal kepolisian.
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mencurigai adanya sosok besar di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa.
Ia menduga aksi tersebut bukan sekadar dilakukan untuk mencari informasi, melainkan ada kepentingan politik yang ingin diuntungkan.
Ia pun mendorong Mabes Polri agar tidak hanya mengusut individu dari pihak kepolisian yang melakukan penyadapan.
Menurut Habiburokhman, motif, metode operasional, hingga pihak yang paling banyak memperoleh keuntungan politik dari aktivitas tersebut juga harus dibongkar.
"Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, pasti ada pihak, dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini" kata Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh bangsa merupakan persoalan serius serta dengan motif yang tidak sederhana.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyoroti jumlah orang yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, yang disebut mencapai sekitar 6.000 orang.
Menurutnya, skala penyadapan tersebut sulit dipandang sebagai aktivitas yang sekadar bertujuan mendengarkan percakapan seseorang tanpa kepentingan tertentu.
"Nggak mungkin kalau hanya pengen dengar-dengar aja, nggak mungkin orang-orang, dan jumlahnya juga luar biasa besar," ujarnya.
Meski demikian, Habiburokhman menegaskan tidak ingin berspekulasi dengan menyebut nama atau menuduh pihak tertentu terlibat dalam perkara tersebut.
"Kita nggak mau bicara orangnya, kita nggak bisa menuduh, tapi haruslah dibuka ke arah sana," tegasnya.
Ia meminta penyidik Polri menelusuri kemungkinan keterlibatan kelompok maupun tokoh politik, selain pihak internal kepolisian yang diduga terlibat.
Habiburokhman berharap pengusutan perkara tersebut dapat mengungkap secara terang siapa yang berada di balik aktivitas penyadapan ilegal, termasuk pihak yang diduga menikmati keuntungan dari informasi yang diperoleh.
Diketahui dalam pengembangan kasus penyadapan ilegal terhadap presiden Prabowo dan berbagai tokoh bangsa hingga jurnalis itu telah ditetapkan empat orang tersangka.
Di antaranya, mantan Kapolri Listyo Sigit, Kepala Divisi Hukum Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk 1 Sespim Lemdiklat, Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi.