Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih

Tak terkecuali, latar belakang keluarga dan orang tua dari Arya Iwantoro juga dikorek netizen. Salah satu warganet membagikan cuitannya yang berisi hasil penelusuran mendalaminya via unggahan media sosial beberapa waktu yang lalu.

"The plot thickens. Mba Sasetyaningtyas bilang dia dan suami itu dulu hidup susah dulu. Tapi jengjengjeng kenapa pas gue deep dive gue nemu kalo ternyata mertua alias bokap suaminya itu pejabat tinggi kementerian ya?cmana langganan KPK lagi." ujar isi cuitan tersebut.

Banyak yang jadi bertanya-tanya, Arya Iwantoro sebenarnya anak siapa?

Latar Belakang Keluarga Arya Iwantoro

Latar belakang keluarga Arya Iwantoro diketahui cukup dikenal di sektor birokrasi pertanian Indonesia. Ayahnya, Syukur Iwantoro, pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada 2019.

Dia juga sempat menduduki posisi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kepala Badan Karantina Pertanian. Dalam sejumlah pemberitaan, Syukur Iwantoro disebut menjabat sebagai Vice President Director di PT RMI-Mitr Phol Group.

Dia juga dikenal sebagai Ketua Umum Gabungan Produsen Gula Indonesia (Gapgindo) dan memiliki latar belakang pendidikan agribisnis.

Jejak jabatan Syukur sebagai pejabat tinggi negara dinilai bertolak belakang dengan klaim latar belakang ekonomi sederhana yang disampaikan Dwi.

Perdebatan pun ramai di media sosial, dengan sejumlah pengguna mempertanyakan konsistensi pernyataan tersebut serta transparansi mengenai kondisi keluarga sebenarnya.

Baca Juga: 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP

Dugaan Arya Iwantoro Belum Menyelesaikan Pengabdian LPDP

Warganet juga menyoroti dugaan kewajiban pengabdian awardee LPDP yang dikenal dengan aturan 2N+1.

Isu ini mencuat setelah beredar informasi bahwa Arya menempuh pendidikan magister hingga doktoral di Belanda dan diduga belum kembali menetap di Indonesia.

Hingga kini, Arya Iwantoro belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pelanggaran kewajiban program LPDP tersebut.