Sidak Proyek Flyover Latumenten, DPRD DKI Soroti Penyempitan Lajur Picu Macet Parah

Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek pembangunan Flyover Latumenten yang memicu kemacetan parah di kawasan Grogol, Jakarta Barat.

Langkah diambil setelah legislator yang karib disapa Bang Kent ini menerima gelombang keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan penyempitan jalur ekstrem imbas proyek.

"Banyak warga komplain ke saya. Proses pembangunan ini bikin macet luar biasa," beber Kent dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Dari hasil tinjauan lapangan, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini menemukan fakta bahwa ruas Jalan Latumenten yang semula memiliki tiga lajur kini menyusut drastis jadi hanya satu lajur aktif.

Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan mengular panjang, terutama saat memasuki jam sibuk pada pagi dan sore hari.

Selain masalah penyempitan jalan, Kent juga menyoroti titik henti angkot yang dinilai tidak tepat karena berada tepat setelah perlintasan kereta api.

"Ini memperparah kemacetan. Harusnya titik berhenti digeser sedikit ke depan setelah posisi bottleneck, supaya arus kendaraan tetap bergerak," ujar Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.

Arus lalu lintas di kawasan itu semakin semrawut lantaran truk kontainer dan bus berukuran besar masih diizinkan melintasi jalur yang kini telah menyempit.

"Dengan kondisi tinggal satu lajur, ini jelas tidak ideal," tutur Kent.

Baca Juga: Gelar Aksi, Warga Tagih Janji Ganti Rugi Lahan Flyover Pramuka Rp369 Miliar ke DPRD DKI

Kepala BAGUNA DPD PDI Perjuangan Jakarta ini mengingatkan bahwa pengerjaan proyek strategis daerah sepatutnya tidak mengabaikan kenyamanan serta keselamatan para pengguna jalan.

"Kita semua mendukung pembangunan Flyover Latumenten ini karena tujuannya baik, untuk mengurai kemacetan akibat perlintasan kereta. Tapi jangan sampai prosesnya justru menyengsarakan masyarakat setiap hari. Harus ada pengaturan lalu lintas yang lebih tegas, pengawasan di lapangan yang konsisten, dan solusi cepat untuk kendaraan besar maupun titik berhenti angkot," kritiknya.

Kent mendesak Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk segera melakukan mitigasi risiko dan tidak membiarkan persoalan kemacetan ini berlarut-larut tanpa penanganan nyata.

"Saya minta Dinas Perhubungan DKI Jakarta segera cari solusi konkret. Kalau bisa diantisipasi sekarang, kenapa harus tunggu makin parah? Saya akan terus kawal proyek ini sampai benar-benar memberi manfaat bagi warga, bukan malah menambah beban di jalan," tegas dia.

Menanggapi sorotan tajam dari DPRD DKI, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Harmawan, mengklaim pihaknya telah memberikan imbauan agar masyarakat mencari rute alternatif.

Namun terkait pembatasan kendaraan besar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan RI.

"Nanti akan kami update," singkat Ujang.