Wacana WFH Sehari untuk ASN: Pedang Bermata Dua bagi Ekonomi dan Energi

Suara.com - Sebuah ide sederhana muncul di tengah tekanan harga minyak global. Bagaimana jika aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah atau WFH satu hari dalam sepekan? Di satu sisi, kebijakan ini digadang-gadang mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang kian membebani negara.

NAMUN di sisi lain, dunia usaha mulai menyuarakan kekhawatiran akan efek berantai yang tidak sederhana, mulai dari turunnya daya beli hingga gangguan pada jantung ekonomi riil seperti manufaktur. Alih-alih menjadi solusi tunggal, wacana WFH kini berada di persimpangan antara efisiensi energi dan stabilitas ekonomi.

Jawaban Cepat Pemerintah di Tengah Krisis Energi

Pemerintah tengah serius mengkaji skema WFH satu hari dalam seminggu, yang rencananya akan diuji coba pasca Lebaran Idulfitri 2026. Kebijakan ini tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga diimbau untuk diikuti oleh sektor swasta.

Langkah ini bukanlah tanpa alasan. Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik memaksa pemerintah memutar otak untuk menahan laju konsumsi BBM tanpa harus membebani masyarakat secara langsung.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa opsi WFH memang masuk dalam skenario yang sedang diperhitungkan.

“Memang ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan, tapi sedang dikaji, lagi dikaji, tentang apakah kita butuhkan WFH,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta pada Selasa (17/3/2026).

Logika di balik kebijakan ini cukup lurus, pengurangan mobilitas harian akan berdampak langsung pada penurunan konsumsi BBM. Semakin sedikit perjalanan ke kantor, semakin ringan pula beban energi nasional.

Namun, berbeda dengan era pandemi, WFH kali ini dirancang sebagai kompromi—hanya satu hari dalam seminggu—untuk menyeimbangkan antara efisiensi energi dan produktivitas kerja.

Baca Juga: WFH 1 Hari Sepekan Usai Lebaran, Benarkah Hanya untuk ASN? Simak 5 Faktanya

Ketika Mesin Pabrik Tak Bisa Dibawa Pulang

Meski terlihat sederhana di atas kertas, implementasi WFH tidak bisa dipukul rata. Sektor pelayanan publik, industri, hingga perdagangan memiliki dinamika yang berbeda.

Aktivitas yang bergantung mutlak pada kehadiran fisik, seperti proses produksi di pabrik atau layanan di restoran, tidak memiliki kemewahan untuk fleksibilitas kerja jarak jauh. Di sinilah kritik dari dunia usaha mulai menguat.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa kebijakan WFH sama sekali tidak relevan untuk sektor tertentu, terutama manufaktur.

“WFH tak bisa diterapkan di semua sektor, terutama manufaktur,” ujarnya.

Bagi industri manufaktur, kehadiran pekerja bukan sekadar pilihan, melainkan napas dari lini produksi. Proses yang saling terhubung membuat absennya satu tim kerja bisa merusak keseluruhan rantai pasok.

Karena itu, Kadin mendesak agar kebijakan ini tidak dibuat seragam. Tanpa pendekatan sektoral yang hati-hati, risiko gangguan terhadap industri justru bisa lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.

Pedang Bermata Dua

Dari sisi pengamat energi, potensi penghematan BBM dari kebijakan WFH memang signifikan. Pengamat energi dari UGM, Fahmy Radhi, menyebut kebijakan ini bisa memberikan dampak positif jika dijalankan secara konsisten dan diawasi dengan ketat.

Namun, efektivitas itu datang dengan harga yang mungkin harus dibayar oleh sektor lain. Tanpa pengawasan, WFH berisiko hanya menjadi perpindahan lokasi kerja, bukan pengurangan mobilitas yang sesungguhnya.

“Tidak mudah mengerahkan seluruh ASN dan pekerja swasta untuk memberlakukan WFH-1 secara konsekuen,” ujarnya.

Lebih jauh, Fahmy menyoroti dampak ekonomi ikutan yang tak bisa diabaikan. Penurunan aktivitas perkantoran secara otomatis akan memukul pendapatan para pelaku usaha yang hidup dari pergerakan kaum urban—mulai dari transportasi umum, ojek online, hingga warung-warung kecil di sekitar kawasan perkantoran.

"WFH-1 berpotensi menurunkan pendapatan bagi sektor transportasi, termasuk jasa ojol, warung-warung UMKM yang selama ini menyediakan makan siang bagi ASN dan pekerja swasta, dan usaha lainnya," ucapnya.

Karena itu, Fahmy mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah. Kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam untuk menimbang untung-ruginya. Jangan sampai, niat baik untuk menghemat subsidi BBM justru dibayar mahal dengan tertekannya sektor ekonomi lain yang menjadi tumpuan hidup banyak orang.