-
Komite Parlemen Iran setujui tarif tol Selat Hormuz menggunakan mata uang nasional Iran.
-
Kapal asal Amerika Serikat dan Israel dilarang keras melintasi jalur laut Selat Hormuz.
-
Kebijakan tarif tol ini merupakan respons atas sanksi internasional dan konflik militer regional.
Suara.com - Langkah diplomatik dan ekonomi yang sangat berani kini tengah dipersiapkan oleh otoritas legislatif di Teheran Iran.
Sebuah komite krusial di parlemen Iran secara resmi memberikan lampu hijau bagi skema pemungutan biaya.
Kebijakan ini nantinya akan mewajibkan setiap kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz untuk membayar tarif tol.
Keputusan yang diambil oleh Komisi Keamanan Nasional tersebut menjadi sinyal penguatan kontrol Iran di wilayah perairan.
Regulasi terbaru ini dirancang untuk mengatur ulang tata cara penggunaan jalur laut yang sangat strategis itu.
Aturan Pembayaran Menggunakan Mata Uang Nasional
Salah satu poin paling menarik dalam draf aturan ini adalah mekanisme pembayaran biaya transit kapal.
Otoritas Iran mewajibkan seluruh transaksi finansial tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang nasional negara mereka.
Hal ini dipandang sebagai upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan ekonomi di tengah tekanan dunia internasional.
Baca Juga: Ejek Donald Trump, Iran Serukan Persatuan Negara Arab untuk Usir Kekuatan AS dari Timur Tengah
Selat Hormuz sendiri merupakan urat nadi distribusi energi dunia yang menghubungkan produsen minyak dengan pasar global.
"Langkah yang telah disetujui oleh Komisi Keamanan Nasional itu mencakup serangkaian regulasi baru untuk mengatur jalur perairan strategis tersebut, termasuk ketentuan finansial dengan mewajibkan kapal membayar biaya transit menggunakan mata uang nasional Iran."
Tidak hanya soal finansial namun rancangan undang-undang ini juga memuat dimensi politik dan keamanan yang sangat tajam.
Terdapat ketentuan khusus yang akan membatasi gerak navigasi bagi armada laut yang memiliki keterkaitan dengan pihak tertentu.
Anggota komisi Mojtaba Zarei menegaskan adanya larangan operasional bagi kapal-kapal yang berafiliasi dengan Amerika Serikat.
Selain itu pembatasan yang sama juga akan diberlakukan secara ketat bagi seluruh kapal milik entitas Israel.
Berita Terkait
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Mantan Kades Rindu Hati Dituntut 4,5 Tahun Penjara, Kasus Dana Desa Rugikan Negara Rp892 Juta
-
Israel Sahkan Hukuman Mati untuk Warga Palestina, PBB Beri Kecaman Keras
-
DPR Minta Warga Tak Panik, Harga BBM Dipastikan Tetap Stabil
-
Pramono Minta Maaf Soal Zebra Cross Tebet, Janji Perbaikan Sesuai Standar
-
Bareskrim Sita Rp55 Miliar Judi Online, Pengamat: Sistem Payment Gateway Harus Ditutup Rapat
-
Menjerit Kesakitan: Warga Tambun Disiram Air Keras Sepulang dari Masjid, Aksi Pelaku Terekam CCTV!
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Sampaikan Duka Mendalam dan Pastikan Pemulangan Jenazah
-
DPR Minta Kompensasi Listrik untuk Orang Kaya dan Industri Dihentikan, Demi Jaga APBN
-
Polda Metro Bungkam Ditanya Alasan Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke TNI
-
Apa itu Demo "No Kings" di Amerika? Gerakan Massal Warga Turunkan Donald Trump