- BPDLH berkolaborasi dengan sektor swasta memperkuat rantai pasok kakao dan kopi melalui pembiayaan hijau berbasis agroforestri.
- Skema dukungan modal dan pendampingan teknis ini bertujuan meningkatkan kapasitas usaha serta kesejahteraan kelompok tani hutan rakyat.
- Program ini telah menjangkau ratusan petani di berbagai wilayah Indonesia untuk memastikan akses pasar dan stabilitas ekonomi.
Suara.com - Kolaborasi pembiayaan hijau di sektor kehutanan dan agroforestri kian diperkuat, seiring kebutuhan menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Skema yang menggabungkan akses modal, pendampingan teknis, dan kepastian pasar mulai didorong sebagai solusi terintegrasi.
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan global dan offtaker, yakni PT Mars Symbioscience Indonesia bersama PT Olam Food Ingredients (OFI) Indonesia dan PT Papandayan Cocoa Industries (Barry Callebaut).
Kerja sama ini menargetkan penguatan rantai pasok kakao dan kopi berbasis agroforestri yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Melalui sinergi ini, dukungan teknis dari sektor swasta diintegrasikan dengan instrumen pembiayaan BPDLH, terutama lewat Fasilitas Dana Bergulir (FDB). Skema ini menyasar kelompok Tani Hutan Rakyat dan Perhutanan Sosial, dengan tujuan memperkuat kapasitas usaha hingga menjadi lebih bankable.
BPDLH juga menerapkan pendekatan blended finance yang menggabungkan pembiayaan dengan pendampingan intensif, sekaligus menghubungkan petani dengan offtaker untuk memastikan akses pasar dan menekan risiko usaha.
Implementasinya telah menjangkau ratusan petani, mulai dari 500 petani kakao di Luwu Utara dan Luwu Timur, 200 petani kakao di Lampung Timur dan Pesawaran, hingga 150 petani kopi di Jember dan Tanggamus. Selain itu, skema ini juga diterapkan pada kelompok tani di Kediri melalui program tunda tebang mangga podang.
Kolaborasi juga diperluas ke pemerintah daerah, salah satunya melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang menyasar ratusan petani hutan di Bulungan dan Malinau.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan petani. “Kelompok tani hutan perlu berkembang menjadi entitas usaha yang profesional, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu mengelola dana bergulir secara optimal dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Baca Juga: Hebat! Bank Mandiri Pimpin Pasar Pembiayaan Hijau di Indonesia di Juni 2024
Sementara itu, Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menekankan bahwa skema ini tidak hanya soal pembiayaan. “Kami tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga membangun rekam jejak finansial dan literasi keuangan petani,” katanya.
Ke depan, inisiatif ini diharapkan menjadi model pembiayaan hijau yang dapat direplikasi lebih luas. Dengan pendekatan agroforestri dan skema tunda tebang, upaya menjaga fungsi ekologis hutan dinilai bisa berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Kajari Karo 'Siap Salah' di DPR, 7 Fakta Kasus Amsal Sitepu yang Divonis Bebas
-
Momen Kajari Karo Akui Salah di Depan Komisi III DPR Soal Kasus Amsal Sitepu: Siap Salah Pimpinan
-
Jadwal Pemulangan Jenazah Prajurit Indonesia Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Jumat Agung 2026 di Katedral Jakarta: Ini Jadwal Ibadah dan Lokasi Parkir Jemaat
-
Dampak Kasus Amsal Sitepu: Pekerja Kreatif Khawatir Kerjasama dengan Pemerintah
-
Demi Selat Hormuz, PBB Hari Ini Akan Putuskan Pengerahan Kekuatan Militer untuk Keroyok Iran
-
Prinsip 'No Service No Pay': Badan Gizi Nasional Bakal Cabut Insentif SPPG yang Lalai
-
Hemat BBM, Pejabat Pemkot Mataram Wajib Bersepeda ke Kantor Mulai Pekan Depan
-
Safaruddin Ngamuk di DPR, Soroti Gaji Guru Polri Rp 100 Ribu per Jam: Harusnya Rp 5 Juta per Jam!
-
BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Sebagian Besar Ibu Kota Provinsi saat Jumat Agung