Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal

“KPK sudah membuka peta. Kalau Polri masih tertinggal, itu bukan soal teknis lagi, tapi soal kemauan,” ujar dia.

Ia juga mengingatkan bahwa membiarkan produksi ilegal tetap berjalan sama saja dengan memberi ruang bagi jaringan untuk bertahan dan berkembang.

“Kalau hulu dibongkar tapi hilir dibiarkan, maka ini hanya setengah penegakan hukum,” tambahnya.

Saat ini, sebanyak 271 perusahaan rokok skala UMKM di Madura juga dikabarkan akan ikut diperiksa dalam rangka pendalaman kasus. Namun tanpa langkah tegas terhadap produksi ilegal, proses tersebut berisiko menjadi sekadar formalitas administratif.