- Jusuf Kalla dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 12 April 2026 oleh sejumlah organisasi Kristen dan Katolik.
- Laporan tersebut dipicu pernyataan JK di UGM mengenai konsep syahid dan martir dalam konflik Poso-Ambon.
- JK menegaskan penjelasannya bertujuan memberikan edukasi sejarah agar agama tidak kembali disalahgunakan untuk konflik politik ke depan.
Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan dirinya sama sekali tidak sedang membahas dogma atau ideologi agama terkait pernyataannya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung dilaporkan ke polisi.
JK menegaskan dirinya memaparkan realita sosiologis yang terjadi saat konflik Poso dan Ambon pecah.
Ia menjelaskan, bahwa pernyataannya mengenai konsep "syahid" dan "martir" harus dilihat dalam konteks situasi perang di lapangan saat itu, bukan sebagai ajaran agama yang umum.
"Saya tidak bicara tentang dogma agama, saya tidak bicara tentang ideologi agama. Saya bicara tentang kenapa mereka saling membunuh? Apakah ada ajaran Islam atau Kristen yang mengajarkan itu? Tidak ada. Mereka semua melanggar ajaran agama," tegas JK dalam konferensi persnya di kediamannya, di Kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Mengenai penggunaan istilah "syahid" yang dipersoalkan, JK menjelaskan, bahwa hal itu ia sampaikan karena audiens di UGM berada di lingkungan masjid dan pada momen bulan Ramadan.
Ia ingin jemaah memahami bagaimana para pelaku konflik saat itu memandang tindakan mereka.
"Saya pakai kata syahid bukan martir karena saya di masjid. Saya bicara supaya jemaah tahu bahwa saat itu mereka (pelaku konflik) merasa berjuang untuk agama. Islam menganggap begitu, Kristen juga menganggap begitu. Padahal dalam Islam dan Kristen yang saya baca, itu tidak boleh," jelasnya.
JK menekankan bahwa pernyataannya merujuk spesifik pada kelompok yang bertikai di Poso dan Ambon pada masa itu, bukan kepada pemeluk agama Islam atau Kristen secara keseluruhan di Indonesia.
"Saya tidak katakan Islam seluruhnya, Kristen seluruhnya. Konteksnya cuma dua kalimat saja setelah saya bicara internasional. Saya tegaskan, tidak ada ajaran agama (untuk membunuh). Yang terjadi adalah agama diselewengkan," kata dia.
Baca Juga: Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK
Untuk mengingatkan pentingnya tidak membawa agama ke dalam ranah politik, JK kembali menggambarkan betapa mengerikannya dampak dari penyelewengan agama dalam konflik tersebut.
Ia menyebut konflik Poso-Ambon sebagai salah satu yang terganas dalam sejarah Indonesia.
"Ini perang karena agama yang dipakai, tapi diselewengkan. Konfliknya terganas setelah G30S. Tidak ada konflik lain yang orang potong kepala baru dijadikan bola sepak. Rumah teman dibakar hanya karena beda agama. Itulah yang ingin saya gambarkan kepada Anda semua," katanya.
JK menyayangkan jika penjelasannya mengenai sejarah kelam ini justru dipahami secara keliru sebagai penistaan.
Baginya, menceritakan kenyataan pahit tersebut adalah bagian dari upaya edukasi agar bangsa Indonesia, terutama calon pemimpin, tidak lagi menggunakan agama sebagai alat pemicu konflik di masa depan.
Diketahui, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik dan perwakilan sejumlah organisasi kemasyarakatan sebelumnya melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya, Minggu (12/4/2026) malam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- DPR Pertanyakan, Pemerintah Menjawab, Dari Mana Datang Isu Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes?
- Kulit Sawo Matang Jangan Salah Pilih Warna Lipstik! Ini 8 Pilihan yang Bikin Wajah Cerah Seketika
Pilihan
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
Terkini
-
6 Sunscreen untuk Kulit Berminyak yang Ringan dan Matte Finish, Tak Menyumbat Pori-Pori
-
Polri Ungkap Korupsi Dana Pinjaman Batu Bara PLN, Kerugian Negara Capai Rp 38,9 Miliar
-
Prabowo Heran MBG Dituding Boros: Ribuan Triliun Kekayaan Indonesia Hilang Tak Ada yang Protes
-
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai Mengarah ke Skenario 'Peti Es', Mirip Perkara Firli Bahuri
-
Ojol Kurir Makanan Menang Penghargaan Tinggi Sastra di China
-
Polri Buka Suara soal Dugaan Korupsi Hibah Lahan yang Libatkan Eks Wakapolri Oegroseno
-
5 Rekomendasi Bedak Gatal yang Manjur di Apotek, Harga Mulai Rp10 Ribuan
-
BKKBN: Bangun Keluarga Tak Cukup Modal Cinta
-
Jelang Dua Tahun Pemerintahan, Prabowo Kumpulkan Menteri untuk Evaluasi Kinerja Kabinet
-
ID FOOD Luncurkan Warung Pangan, Perkuat Distribusi dan Pangkas Rantai Pasok Bahan Pokok