Dipolisikan karena Tuduhan Penistaan Agama, JK: Ceramah di UGM Adalah Tentang Perdamaian

Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan penjelasan mendalam terkait materi ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung pada pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama.

Ia menegaskan, bahwa esensi dari ceramah tersebut adalah edukasi mengenai sejarah konflik dan pentingnya menjaga perdamaian.

JK menjelaskan, bahwa kehadirannya di UGM adalah atas undangan resmi untuk memberikan ceramah di masjid pada bulan Ramadan dengan tema langkah-langkah menuju perdamaian.

"Saya jelaskan tentang apa itu perdamaian. Perdamaian itu adalah akhir daripada konflik. Saya uraikan bagaimana 15 konflik di Indonesia terjadi; ada karena ideologi seperti Madiun, wilayah seperti Timor Timur, hingga ekonomi seperti di Aceh," ujar JK dalam konferensi persnya di Kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/3/2026).

"Kemudian satu-dua menit, saya bicarakan konflik karena agama, yaitu Ambon dan Poso," katanya menambahkan.

Menanggapi tudingan penistaan agama, JK justru mempertanyakan dasar laporan tersebut.

Ia mengingatkan kembali peran serta risiko nyawa yang ia ambil saat terjun langsung memadamkan konflik di Poso dan Ambon kala itu, di saat situasi sangat genting dan sulit dikendalikan.

"Saya damaikan ini, apa saya menista agama? Saya pertaruhkan jiwa saya masuk ke daerah itu. Tidak ada Menteri, Presiden Gus Dur, maupun Ibu Megawati yang bisa (masuk) saat itu. Jenderal-jenderal datang tidak bisa mendamaikan. Saya datang tanpa pengawal masuk ke daerah itu," tegasnya.

JK juga mengklarifikasi penggunaan istilah keagamaan yang dipersoalkan.

Baca Juga: Ustaz Abdul Somad Unggah Foto Bareng Jusuf Kalla, Singgung Soal 'Makar'

Ia menjelaskan bahwa dalam situasi konflik masa lalu, kedua belah pihak yang bertikai sama-sama merasa sedang berjuang demi keyakinan mereka.

"Karena dia pikir ini perang agama. Siapa yang meninggal akan syahid untuk Islam, Kristen menamainya martir. Karena saya di masjid, saya pakai kata syahid supaya jemaah tahu. Tapi intinya sama, mati karena membela agama. Jadi hanya istilah saja," ungkapnya.

Ia menekankan, bahwa penggunaan istilah tersebut bertujuan untuk menjelaskan psikologi massa saat konflik terjadi, agar para calon pemimpin bangsa tidak mengulangi kesalahan yang sama.

JK menekankan bahwa tujuannya memaparkan sejarah kelam tersebut adalah sebagai peringatan keras bagi generasi muda dan calon pemimpin agar tidak menggunakan sentimen agama untuk kepentingan politik yang memicu konflik.

"Jangan sekali-kali agama dipakai untuk berkonflik! Anda calon-calon pemimpin harus adil dan tidak boleh memakai unsur agama dalam politik. Akibatnya (konflik Poso-Ambon) 7.000 orang meninggal dalam tiga tahun. Bayangkan, di Aceh 30 tahun 15.000 jiwa, artinya tiap tahun 500. Ini (Poso-Ambon) tiap tahun 2.500 orang meninggal," paparnya.

Lebih lanjut, dalam klarifikasinya tersebut ia menegaskan bahwa keputusannya mengambil alih penanganan konflik saat menjabat sebagai Menko Kesra adalah murni demi kemanusiaan.

"Saya ambil alih kasus ini, saya korbankan jiwa saya. Bagaimana kalau saya diparangi? Tapi insyaallah, kita berdoa demi kedamaian," pungkasnya.