-
Donald Trump mengklaim kepemimpinan Iran terpecah, namun para pakar justru melihat konsolidasi kuat.
-
Iran membentuk struktur komando perang kolektif demi menghadapi ancaman eksistensial dari Amerika Serikat.
-
Mohammad Bagher Ghalibaf menjadi tokoh sentral yang memimpin diplomasi Iran dengan sikap terpadu.
Suara.com - Donald Trump menyebut pemerintahan Iran sedang mengalami keretakan struktural yang sangat parah di tengah upaya negosiasi gencatan senjata.
Tudingan ini muncul setelah delegasi Teheran absen dalam pertemuan lanjutan bersama Wakil Presiden JD Vance di Pakistan.
Padahal, realitas di lapangan menunjukkan faksi-faksi politik Iran justru semakin merapat demi menghadapi ancaman eksistensial perang.
Struktur kekuasaan baru kini terbentuk untuk memastikan Republik Islam tetap satu suara dalam menghadapi tekanan eksternal Amerika Serikat.
Kekuatan kolektif ini muncul sebagai respons atas hilangnya tokoh-tokoh kunci militer dan politik akibat serangan musuh.
Profesor pemerintahan dari Georgetown University Qatar, Mehrat Kamrava, menilai pandangan Gedung Putih tersebut merupakan sebuah kesalahan fatal.
“Saya pikir itu adalah salah membaca kepemimpinan Iran secara serius,” kata Kamrava kepada Becky Anderson dari CNN.
“Kepemimpinan telah cukup kohesif, dan kita telah melihat ini dalam pelaksanaan perang dan negosiasi,” tambahnya menjelaskan situasi terkini.
Meskipun Ayatollah Ali Khamenei telah tiada, para pejabat lintas spektrum politik kini duduk bersama menentukan arah negara.
Baca Juga: Trump Sempat Mau Pencet Tombol Senjata Nuklir, Tapi Dihalangi Jenderal Caine
Mereka dipaksa mengesampingkan rivalitas internal demi menjaga kelangsungan hidup rezim dari ancaman kehancuran total.
Kendali Kolektif di Tengah Absensi Mojtaba
Trita Parsi dari Quincy Institute for Responsible Statecraft mencatat bahwa lingkaran kekuasaan Iran saat ini justru lebih selaras.
“Faksi-faksi kepemimpinan Iran yang berbeda lebih selaras sekarang dibandingkan sebelum perang,” ungkap Parsi kepada CNN.
“Karena ini adalah lingkaran yang jauh lebih kecil… lingkaran ini lebih bersatu mengenai strategi yang mereka gunakan dalam perang,” jelasnya.
Sikap publik Teheran tetap konsisten dengan menolak hadir di meja runding selama blokade pelabuhan belum dicabut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
Terkini
-
Usul Batasan Jabatan Ketum: PDIP Ingatkan KPK Fokus Berantas Korupsi, Bukan Politik
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
PDIP Tolak Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol: Dinilai Lampaui Kewenangan
-
Percepat Transisi Energi, Mendagri Dorong Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik
-
Kata-kata Menlu Singapura Tolak Purbaya Soal Tarif Selat Malaka
-
Protes Usul KPK Soal Ketum Parpol Cukup 2 Periode, Sahroni: Hak Internal, Tak Bisa Diganggu Gugat
-
Polisi Bekuk Sindikat Ganjal ATM Jaktim: 4 Pelaku Ditangkap, Gasak Rp 274 Juta Pakai Tusuk Gigi!
-
Media Malaysia Beberkan 3 Negara Terdampak Besar Jika Selat Malaka Kena Tarif
-
Perang Dunia III di Depan Mata! Jerman Kekurangan Tentara, Warga 70 Tahun Jadi Pilihan
-
Nasib Peserta UTBK 2026 yang Curang di Undip, Terancam Masuk Daftar Hitam Permanen