-
Donald Trump mengklaim kepemimpinan Iran terpecah, namun para pakar justru melihat konsolidasi kuat.
-
Iran membentuk struktur komando perang kolektif demi menghadapi ancaman eksistensial dari Amerika Serikat.
-
Mohammad Bagher Ghalibaf menjadi tokoh sentral yang memimpin diplomasi Iran dengan sikap terpadu.
Mereka juga menuduh Washington tidak memiliki keseriusan dalam mencari solusi diplomatik yang adil bagi kedua belah pihak.
Republik Islam kini menonjolkan sosok Mohammad Bagher Ghalibaf sebagai representasi tunggal persatuan nasional mereka di kancah internasional.
Ketua Parlemen sekaligus mantan komandan Garda Revolusi ini memimpin tim negosiasi dengan komposisi pejabat yang sangat beragam.
Mehdi Tabatabai, wakil juru bicara kepresidenan Iran, menegaskan bahwa isu keretakan hanyalah alat propaganda lawan yang sudah usang.
“Pembicaraan tentang perpecahan di antara pejabat senior adalah taktik politik dan propaganda yang melelahkan oleh musuh-musuh Iran,” tulis Tabatabai di media sosial X.
“Persatuan dan konsensus antara medan perang, publik, dan diplomat saat ini telah luar biasa dan patut diperhatikan,” tegasnya lagi.
Perubahan Mekanisme Pengambilan Keputusan Strategis
Kondisi Supreme Leader yang baru, Mojtaba Khamenei, yang dikabarkan cedera atau bersembunyi, mengubah cara kerja sistem birokrasi Iran.
Tanpa instruksi harian yang spesifik, para pejabat tinggi kini memiliki ruang manuver yang lebih luas dalam memutuskan kebijakan.
Baca Juga: Trump Sempat Mau Pencet Tombol Senjata Nuklir, Tapi Dihalangi Jenderal Caine
Hamidreza Azizi dari German Institute for International and Security Affairs menyebut sistem lama yang bergantung pada satu individu telah bergeser.
“Sistem ini sekarang beroperasi dengan cara yang berbeda. Di masa lalu kita memiliki institusi… yang seharusnya mendiskusikan masalah strategis dan menyajikan catatan penasihat kepada pemimpin tertinggi untuk dia membuat keputusan akhir,” ujar Azizi.
“Akses ke pemimpin tertinggi tidak bisa teratur sebagaimana mestinya,” katanya sembari menekankan bahwa ini memberikan keleluasaan bagi pejabat lain.
Konflik antara Amerika Serikat dan Iran memasuki fase kritis setelah serangkaian operasi militer yang melumpuhkan struktur kepemimpinan tradisional Teheran.
Di bawah tekanan pemerintahan Donald Trump, Iran dipaksa melakukan reorganisasi kekuasaan secara cepat dari sistem sentralistik di bawah Ayatollah Ali Khamenei menjadi struktur komando perang kolektif.
Ketidakhadiran fisik Mojtaba Khamenei di ruang publik menciptakan dinamika baru di mana para elit politik dan militer harus bersatu demi menghindari kekalahan total sambil menghadapi tekanan dari kelompok garis keras domestik.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
Terkini
-
Usul Batasan Jabatan Ketum: PDIP Ingatkan KPK Fokus Berantas Korupsi, Bukan Politik
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
PDIP Tolak Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol: Dinilai Lampaui Kewenangan
-
Percepat Transisi Energi, Mendagri Dorong Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik
-
Kata-kata Menlu Singapura Tolak Purbaya Soal Tarif Selat Malaka
-
Protes Usul KPK Soal Ketum Parpol Cukup 2 Periode, Sahroni: Hak Internal, Tak Bisa Diganggu Gugat
-
Polisi Bekuk Sindikat Ganjal ATM Jaktim: 4 Pelaku Ditangkap, Gasak Rp 274 Juta Pakai Tusuk Gigi!
-
Media Malaysia Beberkan 3 Negara Terdampak Besar Jika Selat Malaka Kena Tarif
-
Perang Dunia III di Depan Mata! Jerman Kekurangan Tentara, Warga 70 Tahun Jadi Pilihan
-
Nasib Peserta UTBK 2026 yang Curang di Undip, Terancam Masuk Daftar Hitam Permanen