Tokoh Muda Kalimantan Minta Presiden Fokus Tingkatkan Mutu Pendidikan di Daerah

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto diminta fokus bekerja meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Hal itu disampaikan Tokoh Muda Kalimantan, HM Syaripuddin.

Menurut Syarifuddin, kesenjangan kualitas pendidikan antara Pulau Jawa dengan masyarakat di daerah, khususnya wilayah Indonesia Timur tampak sangat jauh sekali. Baik dalam bentuk sarana pendidikan penunjang serta kualitas tenaga pengajar.

”Kami tak bermaksud menggurui, harus diakui bahwa kesenjangan kualitas pendidikan ini sangat tampak di depan mata kita. Karena itu, kami meminta pemerintah fokus berupaya melakukan peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Bang Dhin, Sabtu (2/5/2026).

Dia memaparkan, pendidikan di daerah harus difokuskan pada sejumlah aspek mendasar yang saling berkaitan, misalnya aksesibilitas pendidikan perlu diperkuat agar seluruh masyarakat dapat menjangkau layanan pendidikan tanpa hambatan, baik dari aspek ekonomi, geografis, maupun sosial.

”Pendidikan harus difokuskan pada penguatan akses, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu ditujukan agar kualitas layanan pendidikan dapat meningkat secara merata, memperkecil kesenjangan antarwilayah, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing,” ungkapnya

Bang Dhin menyebutkan, dari data Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini terdapat 5.680 guru yang belum tersertifikasi dari total 14.144 tenaga pendidikan.

Dari sisi mutu pendidikan, imbuh dia, mayoritas sekolah masih berada pada akreditasi B, yaitu sebanyak 175 sekolah, sementara yang terakreditasi A sebanyak 117 sekolah, dan 69 sekolah masih berada pada akreditasi C. Selain itu, persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan utama. Tercatat sebanyak 1.399 ruang kelas dalam kondisi rusak, terdiri dari 917 rusak ringan, 319 rusak sedang, dan 163 rusak berat.

”Data itu khusus di Kalimantan Selatan, mungkin kondisi di Indonesia timur lainnya kurang lebih sama atau bahkan lebih rendah. Kami berharap, pemerintah bisa secepatnya membantu peningkatan kualitas tenaga pendidikan yang lebih baik. Karena sertifikasi para guru ini juga terkait dengan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa itu,” imbuhnya.

Dikatakan, komitmen negara terhadap pendidikan sejatinya telah ditegaskan secara konstitusional melalui UUD Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (4), yang mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN/APBD.

Baca Juga: Perempuan dalam Dunia Pendidikan: Dari Murid hingga Penggerak Perubahan

Ketentuan ini juga diperkuat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, sebagai wujud keberpihakan negara dalam menjamin peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan bagi seluruh warga negara.

Namun demikian, dirinya mengingatkan bahwa besaran anggaran tersebut tidak boleh dipandang semata dari sisi kuantitas, melainkan harus diiringi dengan kualitas pengelolaan yang baik. Anggaran pendidikan harus dikelola secara terencana, tepat sasaran, dan akuntabel, dengan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan.

Melalui momentum Hari Pendidikan Nasional Bang Dhin mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan.

”Hal ini sangat penting guna mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia sehingga pendidikan benar-benar menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berdaya saing,” pungkasnya.