Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu

Suara.com - Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan orasi ilmiah yang berisi pesan kuat mengenai kedaulatan rakyat dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Ia menegaskan, bahwa Indonesia adalah sebuah republik yang kepemilikannya berada di tangan seluruh rakyat, bukan milik segelintir individu.

Pesan tersebut disampaikan Megawati dalam acara pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara bagi Prof. Dr. Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

"Lama-lama kok saya tidak tahan juga loh. Karena ini (Indonesia) bukannya milik seseorang. Republik Indonesia ini adalah milik kita semua. Bagaimana sih?" tegas Megawati di hadapan para tokoh hukum dan akademisi yang hadir dikutip Suara.com dari keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyoroti wacana pengubahan sistem pemilihan Presiden dari langsung menjadi tidak langsung.

Ia menyentil pihak-pihak yang menggunakan tingginya biaya politik sebagai alasan untuk mengutak-atik mandat reformasi tersebut.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan pelaksanaan Pemilu perdana tahun 1955.

"Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Loh, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja, rakyatnya tenang saja. Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya," ujarnya.

Lebih lanjut, Megawati mengungkapkan kekhawatirannya terhadap gejala penyeragaman suara di berbagai lembaga negara.

Baca Juga: Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial

Ia mengkritik munculnya mentalitas "asal bapak senang" atau budaya "siap komandan" yang mulai merambah ke ranah sipil dan institusi hukum. Ia menceritakan pengalamannya dalam mendidik pengawal agar tetap memiliki integritas pribadi dalam menjalankan tugas.

"Apa saya dipikir tidak tahu? Tahulah saya kalau orang selalu mengelaknya begitu (bilang suruhan komandan). Makanya kalau sama pengawal saya, 'Awas loh ya kalau kamu bilang ni suruhan Komandan. No! Siap karena kamu itu tahu apa tidak tahu," cerita Megawati.

Ia mengingatkan agar lembaga negara, termasuk DPR, tidak menjadi alat kekuasaan yang menjauh dari kepentingan rakyat.

Megawati pun memberikan apresiasi tinggi kepada Prof. Arief Hidayat yang dinilai memiliki integritas karena berani menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi.

Megawati mengajak kaum akademisi dan mahasiswa untuk tidak tinggal diam melihat kondisi hukum dan demokrasi saat ini.

"Jangan biarkan hukum kehilangan keberpihakannya. Saya ingin sampaikan kepada akademisi dan mahasiswa, getarkan suara hati nurani saudara untuk mengawal kebenaran dan keadilan," pungkasnya.