Bagi Masyarakat Adat Malaumkarta, Egek Jadi Ritual Menjaga Laut dari Ancaman Eksploitasi

Seluruh aturan itu dijaga oleh marga pemilik hak ulayat. Tidak ada pihak yang bisa masuk sembarangan tanpa izin adat.

Di tengah ancaman krisis iklim dan eksploitasi sumber daya alam, masyarakat Malaumkarta ingin menunjukkan bahwa sistem adat dapat menjadi solusi konkret untuk menjaga ekosistem.

“Kami ingin menunjukkan bahwa konsep sederhana pembukaan Egek ini bisa menjadi solusi nyata menghadapi krisis iklim dan ancaman kerusakan lingkungan,” kata Torianus.

Namun pembukaan Egek tidak berarti seluruh wilayah dibebaskan untuk dieksploitasi. Ada batas yang tetap dijaga.

Penggunaan alat tangkap seperti jaring, misalnya, masih dilarang. Kontrol adat diterapkan untuk memastikan pengambilan hasil laut tidak dilakukan secara berlebihan.

Torianus mengakui masyarakat adat juga pernah mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran di wilayah adat mereka. Menurutnya, langkah itu dilakukan karena masyarakat belum memiliki mekanisme formal yang cukup kuat untuk melindungi kawasan adat dari ancaman luar.

“Apa yang kami lakukan adalah bentuk perlindungan terhadap ruang hidup kami,” tegasnya.

Di Malaumkarta, Egek kini tidak lagi dipandang sekadar ritual adat. Ia berkembang menjadi pernyataan politik bahwa masyarakat adat masih berdaulat atas tanah, laut, dan hutan mereka sendiri.

Pesan itu terasa penting di tengah masuknya investasi dan ancaman eksploitasi sumber daya alam di berbagai wilayah Papua.

Baca Juga: Bisakah Pertanian Masyarakat Adat Menjawab Krisis Pangan Global? Ini Temuan Terbarunya

Ketika negara dinilai belum sepenuhnya mampu menghadirkan perlindungan nyata terhadap lingkungan, masyarakat adat justru berdiri di garis depan menjaga kawasan mereka.

“Egek menjadi bukti bahwa hukum adat bukan simbol masa lalu, melainkan solusi konkret untuk krisis lingkungan hari ini,” ujar Torianus.

Dari Ritual Adat ke Ruang Hidup Masyarakat Adat

Meski demikian, ancaman terhadap wilayah adat tetap membayangi. Aktivitas tambang ilegal, eksploitasi sumber daya, hingga lemahnya pengakuan hukum terhadap wilayah adat disebut masih menjadi persoalan serius.

Karena itu, Torianus menilai dukungan pemerintah tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol semata.

“Dukungan harus nyata melalui kebijakan, perlindungan hukum, hingga penguatan kapasitas Masyarakat Adat dalam mengelola wilayah adatnya sendiri,” katanya.