News / Metropolitan
Senin, 18 Mei 2026 | 20:40 WIB
Ilustrasi CCTV (pixabay)
Baca 10 detik
  • Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya menandatangani kesepakatan integrasi ribuan CCTV di Jakarta pada 18 Mei 2026.
  • Program ini mengintegrasikan total 24.095 unit CCTV dari pemerintah dan gedung swasta ke dalam satu sistem terpadu.
  • Integrasi bertujuan meningkatkan pengawasan keamanan, mempercepat respons darurat, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real time.

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya resmi menjalin kerja sama pengintegrasian ribuan unit CCTV dari berbagai sumber demi memperkuat pengawasan keamanan ibu kota.

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/5/2026).

Kerja sama ini menyasar integrasi CCTV milik Pemprov DKI, BUMD, instansi pemerintah, hingga kepolisian ke dalam satu sistem pemantauan terpadu.

Pemprov DKI saat ini tengah mengintegrasikan 7.314 unit CCTV milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD ke dalam satu dasbor milik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengelola 3.362 unit CCTV.

Tak ketinggalan, Pemprov DKI juga akan mewajibkan pemilik gedung dengan ketinggian di atas empat lantai untuk memasang CCTV dan menyambungkannya ke command center terpadu sesuai Peraturan Gubernur yang berlaku.

Berdasarkan data Diskominfotik, terdapat potensi 16.781 CCTV dari gedung-gedung swasta yang dapat diintegrasikan. Dengan demikian, total potensi titik pantau yang tersambung secara bertahap mencapai 24.095 unit.

"Dashboard-nya ada di Polda Metro Jaya, ada di Baintelkam, ada di DKI Jakarta. Saya yakin, ini pasti akan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang ada di Jakarta," ujar Pramono.

Pramono Anung di Pasar Kramat Jati . (Suara.com/Adiyoga)

Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menargetkan proses integrasi ini rampung sebelum tutup tahun 2026.

Budi menjelaskan, integrasi dirancang agar pemantauan kota dapat berlangsung secara daring dan memungkinkan respons cepat terhadap berbagai situasi darurat.

Baca Juga: Cerita Pemkot Jakarta Timur Redakan Tawuran Lewat Dialog dan Olahraga

"Melalui integrasi CCTV ini, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kota, mempercepat respons layanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real time," jelasnya.

Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri pun menyebut sistem pengawasan berbasis CCTV ini krusial untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berdasar fakta di lapangan.

"Dengan beragam tantangan yang kita hadapi bersama, kita membutuhkan sistem yang mampu membantu kita dalam mempercepat pengambilan keputusan yang tentu saja harus faktual. Di mana salah satunya adalah hasil pantauan CCTV," kata Asep.

Asep berharap kerja sama ini memberi manfaat nyata, khususnya dalam mengoptimalkan teknologi untuk mencegah kejahatan dan mempercepat respons kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

"Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Tentu dalam hal kepolisian, tentunya dalam mengoptimalkan teknologi untuk mengantisipasi kejahatan dan mempercepat respons masyarakat yang membutuhkan pertolongan dari kepolisian," tandasnya.

Sementara bagi Pramono, langkah ini diproyeksikan sebagai ikhtiar Jakarta agar semakin layak disandingkan dengan kota-kota besar dunia.

Load More