News / Nasional
Senin, 01 Juni 2026 | 11:28 WIB
ilustrasi blackout Sumatra. (Google Gemini)
Baca 10 detik
  • Pemadaman listrik massal di delapan provinsi Sumatra pada 22-24 Mei 2026 disebabkan kegagalan sistem interkoneksi mengisolasi gangguan transmisi.
  • Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan menyebabkan pembangkit listrik di Sumatra berhenti beroperasi secara berantai meski pasokan daya surplus.
  • Pakar merekomendasikan audit sistem proteksi, evaluasi respons generator, serta peningkatan teknologi pemantauan jaringan demi ketahanan kelistrikan nasional.

Suara.com - Pemadaman listrik massal (blackout) yang melumpuhkan delapan provinsi di Sumatra pada 22-24 Mei 2026 dinilai mengungkap persoalan mendasar dalam sistem kelistrikan nasional.

Pakar Sistem Tenaga Listrik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rahmat Adiprasetya Al Hasibi, menilai insiden tersebut tidak bisa dijelaskan hanya dengan putusnya satu jalur transmisi di wilayah Jambi.

Menurut Rahmat, gangguan pada saluran transmisi 275 kV di Jambi hanya menjadi pemicu awal. Persoalan yang lebih serius adalah ketidakmampuan sistem interkoneksi Sumatra mengisolasi gangguan sejak awal sehingga berkembang menjadi gangguan berskala besar yang menjalar ke berbagai wilayah.

"Gangguan ini berkembang menjadi masalah sistemik. Ketika ada saluran transmisi yang putus, aliran daya harus berpindah secara mendadak. Akibatnya, sistem interkoneksi yang tadinya menyatu langsung terpecah menjadi pulau-pulau kecil (subsistem) yang terpisah," kata Rahmat, dikutip Senin (1/6/2026).

Dipaparkan Rahmat, terpecahnya sistem interkoneksi menyebabkan frekuensi dan tegangan listrik menjadi tidak stabil. Kondisi tersebut memicu pembangkit listrik keluar dari jaringan secara otomatis (trip) untuk melindungi peralatan, sehingga memperluas dampak pemadaman.

Ia menyoroti kapasitas pembangkit listrik di Sumatra yang secara keseluruhan berada dalam kondisi surplus. Namun sistem tetap kolaps dalam waktu singkat setelah jaringan transmisi utama terganggu.

Menurutnya, fokus perencanaan selama ini terlalu menitikberatkan pada kecukupan pasokan total, bukan pada kemampuan masing-masing wilayah untuk bertahan ketika terpisah dari sistem utama.

"Secara keseluruhan, kapasitas pembangkit di Sumatra sebenarnya surplus. Namun, ketika sistem terpecah akibat gangguan transmisi, tidak semua wilayah memiliki cadangan listrik yang memadai untuk bertahan secara mandiri," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa saat sistem terpecah, sebagian wilayah mengalami kelebihan pasokan listrik. Sementara wilayah lain justru kehilangan sumber pasokan utama.

Baca Juga: Sumatra Gelap Gulita, Harta Rp 110 Miliar Dirut PLN Jadi Sorotan Netizen

Kedua kondisi tersebut sama-sama berbahaya karena dapat memicu perubahan frekuensi yang ekstrem dan menyebabkan pembangkit keluar dari sistem secara berantai.

Selain itu, Rahmat mempertanyakan efektivitas jalur redundansi atau cadangan yang selama ini dimiliki jaringan transmisi Sumatra. Menurut dia, keberadaan dua hingga empat rangkaian transmisi tidak otomatis menjamin keandalan.

"Kalau dua atau empat rangkaian itu berada di satu koridor fisik yang sama, satu gangguan tunggal tetap berpotensi melumpuhkan seluruh rangkaian sekaligus," tuturnya.

Rahmat mendesak PT PLN untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem proteksi dan evaluasi respons frekuensi pada generator yang terhubung ke jaringan Sumatra.

Ia mengingatkan bahwa pernyataan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang tidak cukup tanpa evaluasi teknis yang terstruktur.

"Yang perlu dilakukan pertama dan paling mendesak adalah audit terhadap pengaturan sistem proteksi yang ada saat ini. Kemudian, evaluasi skema respons frekuensi pada setiap generator di jaringan Sumatra," tegasnya.

Load More