Bisnis / Energi
Senin, 25 Mei 2026 | 18:06 WIB
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai pemadaman listrik atau blackout di Sumatra masih dalam batas toleransi teknis karena kompleksitas jaringan listrik yang sulit dihindari. [Antara]
Baca 10 detik
  • Pemadaman listrik massal melanda wilayah Sumatera pada Jumat, 22 Mei 2026, yang berdampak bagi para pelaku usaha kecil.
  • Pengamat UGM menilai kejadian tersebut masih dalam batas toleransi teknis karena kompleksitas jaringan listrik yang sulit dihindari.
  • PLN didesak meningkatkan kualitas pemeliharaan jaringan guna mencapai target zero blackout dan mencegah terjadinya gangguan serupa di masa depan.

Suara.com - Pemadaman listrik massal atau blackout di Pulau Sumatera pada Jumat (22/5/2026) dinilai masih dalam batas toleransi. Namun demikian, PT PLN (Persero) didesak untuk berani menetapkan standar pelayanan tertinggi dengan berkomitmen zero blackout, bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menjelaskan bahwa gangguan pada jaringan listrik yang kompleks merupakan hal yang jamak terjadi di berbagai negara. Hal itu karena jaringan yang rumit membuat gangguan di satu titik akan mudah berdampak ke wilayah lain.

Peristiwa yang terjadi di Sumatera, sebelumnya juga pernah terjadi di Jawa-Bali pada 4 Agustus 2019 silam.

"Nah, kalau saya mencatat frekuensinya, itu masih pada batas-batas toleransi. Jadi misalnya kalau standar error-nya itu 1 persen ya itulah yang terjadi. Artinya itu secara teknis tidak bisa dihindari karena memang jaringannya itu kan sangat kompleks sekali," kata Fahmy saat dihubungi Suara.com, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, pemadaman massal baru bisa dianggap di luar batas toleransi jika terjadi berulang setiap tahun di wilayah yang sama.

"Kalau misalnya di suatu tempat, Sumatera misalnya terjadi berulang kali setiap tahun, nah itu something wrong dengan maintenance yang ada di PLN. Tapi kalau misalnya 5 tahun sekali, itu masih wajar," kata Fahmy.

Warga Padang Pariaman, Sumatra Barat menggunakan lilin saat membungkus dagangannya pada Sabtu (23/5/2026). [Antara]

Meski dinilai masih dalam batas toleransi, pemadaman tersebut tetap berdampak signifikan bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM. Sebagai pelaku usaha kecil, mereka tidak memiliki sistem daya cadangan (backup), berbeda dengan pengusaha besar yang mampu mengalokasikan anggaran untuk membeli genset.

Untuk itu, Fahmy mendorong agar PLN berkomitmen untuk menjamin hal serupa tidak terulang di kemudian hari.

"PLN itu wajib untuk meningkatkan kualitas dari pembangkitnya. Dan menetapkan standarnya itu harus zero blackout, zero accident," katanya.

Baca Juga: Ahli Ungkap Alasan Pemulihan Listrik Sumatra Tak Bisa Instan

Di sisi lain, Fahmy memberikan apresiasi terhadap sikap manajemen PLN dalam menangani krisis kelistrikan di Sumatera. Sikap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang langsung menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dinilai sebagai bentuk komitmen perbaikan ke depannya.

Ia juga memaklumi bahwa proses pemulihan jaringan pasca-blackout memang membutuhkan waktu dan tidak bisa menyala seketika.

"Memang, secara teknis, kalau terjadi blackout itu tidak bisa langsung dihidupkan. Perlu ada proses pendinginan (cooling down) dan tahapan teknis lainnya, sehingga itu membutuhkan waktu," jelas Fahmy.

Sebagaimana dilaporkan blackout terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2026). Listrik mulai padam sejak pukul 18.44 WIB. Provinsi yang terdampak meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, hingga sebagian wilayah Sumatera Selatan.

Namun, pasca-upaya pemulihan oleh petugas di lapangan, kini aliran listrik di seluruh wilayah terdampak disebut telah kembali normal 100 persen.

Load More