News / Nasional
Senin, 01 Juni 2026 | 17:24 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan. [Suara.com/Dea]
Baca 10 detik
  • Setara Institute mencatat Jawa Barat sebagai wilayah dengan tingkat pelanggaran kebebasan beragama tertinggi di Indonesia sejak tahun 2007.
  • Kurangnya kepemimpinan dari tokoh agama yang menjadi patron kuat masyarakat menyebabkan potensi intoleransi terus meningkat di berbagai daerah.
  • Pengabaian terhadap kearifan lokal dan budaya menjadi faktor krusial yang memperburuk kerentanan serta kegagalan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Suara.com - Setara Institute mencatat Jawa Barat masih menjadi lokus terbesar terjadinya peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

“Kalau kita melihat data longitudinal dari tahun 2007 ya, memang Jawa Barat masih menjadi lokus terbesar bagi terjadinya peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, di Komnas Perempuan, Senin (1/6/2026).

Namun, lanjut Halili, pelanggaran kebebasan beragama bukan semata persoalan tempat. Menurutnya, hal itu merupakan cerminan kegagalan toleransi dan kebinekaan sebagai platform bersama untuk hidup berdampingan secara damai dalam berbagai perbedaan.

“Maka di mana pun sangat potensial untuk terjadi pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Dalam konteks Indonesia secara faktual memang Jawa Barat yang paling besar sampai titik ini,” jelasnya.

Halili mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satu yang paling penting adalah belum adanya figur sosial yang kuat dari kalangan tokoh agama.

“Kita ini masyarakat yang feodal secara umum. Feodal itu artinya kita membutuhkan satu patron ya, untuk masyarakat kita ini akhirnya menentukan preferensi mereka,” ucapnya.

“Patron yang terbesar itu ada dua: satu pemerintah, yang kedua figur sosial. Figur sosial itu bisa tokoh agama,” imbuhnya.

Halili mengatakan, selama tokoh masyarakat tidak memiliki kepemimpinan sosial yang kuat, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan akan terus terjadi di tengah masyarakat.

“Patron yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sudah semacam menjadi acuan mempengaruhi pilihan-pilihan dari secara umum masyarakat kita mengenai bagaimana mereka harus memberikan respons atas kelompok-kelompok yang sedikit,” ucapnya.

Baca Juga: Kirab Budaya Napak Tilas Padjadjaran di Jabar, Binokasih Mulang Salaka Tandai Pembukaan di Sumedang

Faktor lainnya, kata Halili, adalah aspek kultural. Menurutnya, penolakan terhadap kearifan lokal dan local genius yang hidup di tengah masyarakat berbanding lurus dengan meningkatnya intoleransi.

“Jadi kultur itu salah satu yang sangat mempengaruhi bagaimana pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan itu terjadi. Kalau tidak ada penguatan kultural, maka saya kira kerentanan kita akan semakin meningkat,” tandasnya.

Load More