Terungkap! Ini Catatan yang Membuat Dadan Hindayana Kehilangan Kursi Kepala BGN

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membeberkan sejumlah alasan di balik keputusan pemerintah mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi mendalam yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait persoalan tata kelola lembaga.

Dasco menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), terdapat sejumlah catatan krusial yang membuat pemerintah harus melakukan perombakan di pucuk pimpinan BGN.

"Ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola, dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang," ujar Dasco saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan bahwa DPR melalui Komisi IX telah lama melakukan pemantauan terhadap kinerja BGN.

Ia menyebut Komisi IX telah mengirimkan masukan secara tertulis kepada pemerintah melalui Mensesneg mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki di internal lembaga tersebut.

"Masukan-masukan dari Komisi IX itu dibikin secara tertulis mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan di BGN," tuturnya.

Meski demikian, Dasco enggan merinci lebih jauh poin-poin evaluasi tersebut. Ia menyarankan awak media untuk menanyakan rincian catatan teknis tersebut langsung kepada pihak pemerintah.

"Kalau soal catatan-catatan ini tentunya pihak pemerintah yang lebih tahu, nanti silakan teman-teman media menanyakan kepada pihak pemerintah. Tapi apa pun itu, kita apresiasi langkah yang dilakukan pemerintah," tambah Dasco.

Baca Juga: Dasco Bongkar Alasan Nanik Layak Gantikan Dadan Hindayana di BGN

Sebelumnya, pemerintah melakukan perombakan signifikan pada struktur kepemimpinan lembaga yang mengelola program strategis nasional tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan Presiden RI terkait Badan Gizi Nasional (BGN).

Langkah itu diambil setelah adanya proses pemantauan dan evaluasi intensif terhadap kinerja lembaga yang relatif baru dibentuk tersebut dalam menjalankan mandat utamanya.