Heboh Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, Istana Turun Tangan Lakukan Audit Internal

Suara.com - Istana menindaklanjuti temuan dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, proses audit internal tengah dilakukan.

Hal itu dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menanggapi pertanyaan wartawan usai konferensi pers terkait pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Semua sedang dalam proses audit internal," kata Pras di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Pras menyampaikan proses audit terhadap temuan dugaan jual beli titik SPPG merupakan bagian dari evaluasi yang terus-menerus dilakukan pemerintah.

"Itu adalah bagian dari, sekali lagi kami sampaikan, bagian dari monitoring dan evaluasi terus menerus yang kita lakukan, karena kita memang menghendaki Badan Gizi Nasional dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya," kata Pras.

Dugaan Jual Beli Titik

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrachman berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mencari tahu secara langsung ketimpangan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dudung menyadari bahwa program prioritas tersebut tengah menjadi sorotan. Ia ingin turun langsung ke lapangan untuk memastikan ada atau tidaknya penyelewengan.

"Artinya bahwa yang sekarang kita sedang booming ini masalah MBG (Makan Bergizi Gratis). Tadi saya diskusi banyak hal-hal yang terjadi ketimpangan-ketimpangan dan nanti akan saya sidak," ujar Dudung usai menerima Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

"Tentunya ini dengan beberapa tim dari kementerian dan kalau misalnya kita ketahui dan betul-betul terbukti, saya tidak akan segan-segan untuk expose secara langsung," kata Dudung.

Baca Juga: Dadan Hindayana Dicopot, Istana Jamin MBG Tetap Berjalan Normal

Dudung mengatakan pertemuannya dengan pimpinan KPK dilakukan dalam rangka membahas Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Ia mengatakan banyak kementerian dan lembaga yang terlibat, mulai dari Bappenas, KPK, Kementerian Dalam Negeri, KSP, hingga Kementerian PAN-RB. Saat ini, juga tengah dirancang usulan keterlibatan Kementerian Keuangan dan BPKP.

"Dan ini, Perpres ini biasanya per satu tahun itu dua kali kita lapor ke Presiden. Saya yakin dengan beliau, Bapak Presiden, begitu semangatnya membasmi korupsi, maling-maling, saya yakin beliau akan concern dengan hal-hal seperti ini," kata Dudung.

Terkait rencana sidak mengenai program MBG, Dudung menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pihak-pihak yang ingin memanfaatkan pelaksanaan program demi kepentingan pribadi.

"Dan saya akan sampaikan nanti apa yang menjadi temuan nanti di lapangan, sehingga tidak ada pemanfaatan-pemanfaatan yang hanya kemudian dimanfaatkan oleh kelompok perorangan," kata Dudung.

"Banyak saya dapat laporan-laporan, tetapi saya kalau belum terjun di lapangan saya tidak mau akan menyampaikan apa temuannya. Nanti tunggu nanti saya akan secepatnya saya ke lapangan," tutur Dudung.