WALHI: Target Ekonomi 8 Persen Bisa Sulap Papua Jadi Hamparan Sawit Raksasa

Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik arah kebijakan ekonomi pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

WALHI menilai target tersebut berpotensi memperluas eksploitasi sumber daya alam dan mengorbankan ruang hidup masyarakat.

Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI Nasional, Patria Rizky Ananda, mengatakan pemerintah saat ini lebih fokus mendorong investasi dan ekspansi usaha untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

"Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa sektor swasta itu menyumbang 90 persen aktivitas ekonomi nasional. Untuk menuju ke 8 persen, pemerintah itu akan mendorong kebijakan yang mendukung investasi dan ekspansi usaha," kata Patria dalam konferensi pers Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 bertajuk “Selamatkan Ruang Hidup, Wujudkan Keadilan Ekologis Pulihkan Indonesia” di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi memperluas industri ekstraktif, mulai dari perkebunan sawit hingga hilirisasi tambang mineral kritis.

"Jadi kalau Bang Eky tadi jalan dari Jawa ke Sumatera liatnya sawit, ke depan tuh ke Papua Bang, mungkin naik bus dari sini bisa juga Bang, sawit semua nanti Bang," ujarnya.

Patria menyoroti dampak yang sudah dirasakan masyarakat di sekitar kawasan industri dan tambang. Salah satunya terjadi di Pulau Obi, Maluku Utara, di mana nelayan harus melaut lebih jauh akibat aktivitas industri nikel.

"Nelayan itu sudah harus melaut lebih jauh dari tempat mereka biasanya melaut. Padahal perahu mereka itu mesinnya kecil, jadi mereka nggak bisa melaut lebih jauh," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi selama ini berjalan beriringan dengan kenaikan emisi karbon nasional.

Baca Juga: Rencana 750 Batalyon Teritorial Tuai Penolakan, Peneliti Soroti Ancaman Militerisasi Sipil

Berdasarkan data yang ia sampaikan, emisi Indonesia pada 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dari sektor energi, industri, transportasi, dan eksploitasi bahan bakar.

Karena itu, WALHI meminta pemerintah memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat luas, bukan hanya korporasi besar.

"Masyarakat, kelompok rentan, petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, mereka yang tinggal di pesisir-pesisir dan pulau-pulau kecil itu mereka harus merasakan juga manfaatnya. Jangan sampai ruang hidup mereka direnggut atas nama pertumbuhan ekonomi itu," tegasnya.

Senada, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Riau, Ahlul Fadli, menilai eksploitasi sumber daya alam selama puluhan tahun telah menyebabkan kerusakan lingkungan serius di Sumatra, khususnya di Riau.

Ia mengungkapkan luas hutan alam Riau yang sekitar 30 tahun lalu mencapai 5 juta hektare kini tersisa sekitar 1,3 juta hektare.

"Hutannya dari hutan alam di hampir 30 tahun yang lalu itu 5 juta dan sekarang itu 1,3 juta hektar yang tersisa," kata Ahlul.

Menurutnya, berbagai rezim pembangunan telah mendorong eksploitasi melalui industri kayu, hutan tanaman industri, perkebunan sawit hingga pertambangan yang berdampak pada rusaknya daerah aliran sungai dan ekosistem gambut.

WALHI menegaskan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan menjadi momentum evaluasi kebijakan pembangunan yang selama ini dinilai lebih berpihak pada investasi ketimbang perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat.

“Jangan sampai ruang hidup mereka nih direnggut atas nama pertumbuhan ekonomi itu… Kebijakan itu harus berpihak kepada masyarakat luas gitu bukan 1% terkaya,” pungkas Patria. (Reporter: Dinda Pramesti K)