News / Nasional
Jum'at, 12 Juni 2026 | 11:55 WIB
Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah. (Dok. Prasasti)
Baca 10 detik
  • Piter Abdullah menyatakan penyediaan transportasi publik yang terjangkau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan beban pengeluaran perjalanan rutin.
  • Kehadiran sarana transportasi umum menciptakan pusat aktivitas ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan produktivitas warga.
  • Pemerintah daerah didorong memanfaatkan skema kerja sama dengan badan usaha untuk mendanai pembangunan infrastruktur transportasi demi ekonomi jangka panjang.

Suara.com - Pembangunan transportasi publik dinilai tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Kehadiran transportasi umum yang nyaman dan terjangkau diyakini mampu menekan biaya perjalanan sekaligus menggerakkan perekonomian di kawasan sekitarnya.

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, mengatakan penyediaan transportasi publik merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat, salah satunya bisa diawali dengan menyediakan transportasi publik yang baik karena itu akan sangat membantu mereka," ujar Piter dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Menurut Piter, manfaat transportasi publik paling nyata terlihat dari berkurangnya beban pengeluaran masyarakat. Di Jakarta misalnya, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp5,7 juta, masyarakat rata-rata mengalokasikan sekitar 25 hingga 30 persen pendapatannya untuk biaya transportasi.

Data Statistik Komuter Jabodetabek 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sebagian besar pekerja komuter masih mengeluarkan biaya perjalanan yang cukup besar setiap bulannya. Sebanyak 8,2 persen komuter menghabiskan biaya di bawah Rp150 ribu per bulan, 14,7 persen mengeluarkan Rp150 ribu hingga Rp300 ribu per bulan, sementara 28,6 persen menghabiskan sedikitnya Rp750 ribu per bulan untuk transportasi.

"Kalau biaya perjalanan bisa ditekan melalui transportasi publik yang nyaman dan murah, itu sudah menjadi bagian dari upaya menyejahterakan masyarakat," kata Piter.

Selain mengurangi biaya hidup, transportasi publik juga dinilai mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. Kehadiran stasiun kereta, MRT, maupun terminal transportasi umum berpotensi memunculkan pusat-pusat aktivitas ekonomi baru, termasuk membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya akan besar, produktivitas masyarakat juga menjadi lebih baik," ujarnya.

Piter menilai manfaat tersebut tidak hanya bisa dirasakan di Jakarta, tetapi juga berpotensi terjadi di berbagai daerah apabila pemerintah daerah memiliki komitmen membangun sistem transportasi publik yang memadai.

Baca Juga: Sebut Rencana Pramono Anung Ini 'Lucu', Kevin Wu PSI: Rakyat Bisa Antipati ke Partai Politik

"Itu harus diawali dengan tekad dari kepala daerah. Ada banyak cara untuk menyejahterakan masyarakat, salah satunya dengan menyediakan transportasi publik yang nyaman, sehat, terjangkau, dan mampu mengurangi beban biaya yang mereka hadapi," katanya.

Meski membutuhkan investasi besar, Piter menilai pembangunan transportasi publik tetap memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Selain mendorong pertumbuhan aktivitas usaha, investasi tersebut juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.

"Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik, walaupun investasinya memang besar," ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, ia mendorong pemerintah daerah memperluas skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public Private Partnership/PPP) maupun memanfaatkan instrumen pembiayaan seperti obligasi. Menurutnya, minat investor akan meningkat apabila didukung proposal yang kuat, regulasi yang konsisten, serta kepastian hukum.

"Investor selalu mempertimbangkan risiko. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya proposal yang baik, tetapi juga jaminan bahwa kebijakan tidak berubah ketika terjadi pergantian pemerintahan atau kepala daerah. Kepastian hukum menjadi faktor yang sangat penting," katanya.

Piter meyakini, jika sistem transportasi publik seperti KRL, MRT, LRT, maupun JakLingko dapat dikembangkan di lebih banyak daerah, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor transportasi, tetapi juga mampu mengubah wajah kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.

"Melihat efek berantainya, saya meyakini dampaknya akan sangat besar. Perubahan yang terjadi bukan hanya pada sektor transportasi, tetapi juga akan mengubah perkembangan kotanya," tutup Piter.

Load More