Tak Perlu Dapur Baru! DPR: Libatkan Kantin untuk Makan Gratis Sudah Kami Sarankan Lama

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkap bahwa gagasan melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya bukan hal baru.

Menurutnya, Komisi X telah mendorong skema tersebut sejak awal pembahasan program, terutama untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pernyataan itu disampaikan merespons keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang memilih memanfaatkan kantin sekolah dibanding membangun dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di sejumlah daerah 3T.

Lalu menegaskan, Komisi X sejak awal menilai pelibatan unit yang sudah tersedia di lingkungan sekolah merupakan solusi paling realistis, sekaligus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

"Karena prinsipnya MBG juga untuk meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ia bahkan menyebut arahan tersebut telah disampaikan Komisi X sejak awal kepada pemerintah, termasuk saat berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Kami sejak awal mengarahkan seperti itu, terutama di daerah 3T. Tidak mungkin daerah 3T, misalnya di Kepulauan Aru, dapurnya ada di Ambon. Jarak dan logistiknya tidak memungkinkan. Maka, manajemen yang paling pas memang melibatkan unit terdekat," katanya.

Meski mendukung penuh keberlanjutan program MBG, Lalu mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan cakupan program.

Menurutnya, tata kelola dan manajemen pelaksanaan juga harus segera dibenahi agar persoalan yang muncul selama ini tidak terulang.

Baca Juga: Isu Setoran 'Upeti' Program MBG, Ketua BGN: Tidak Benar dan Provokatif

"Silakan teman-teman di BGN merumuskan, tentunya bersama Komisi IX, untuk mencari formula manajemen yang paling bagus saat ini, berkaca dari kejadian-kejadian (evaluasi) yang sebelumnya terjadi," tegasnya.

Lalu berharap skema yang memanfaatkan fasilitas sekolah dan melibatkan masyarakat lokal dapat membuat program MBG lebih efektif, tepat sasaran, sekaligus memberi dampak ekonomi yang nyata bagi warga sekitar.

Fokus Wilayah 3T

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Dayeng menyatakan pihaknya tidak akan membangun dapur baru di seluruh wilayah 3T.

Alasannya, jumlah penerima manfaat di sejumlah daerah relatif kecil sehingga pembangunan dapur dinilai tidak efisien.

"Kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Nanik, terdapat wilayah 3T yang hanya memiliki puluhan hingga ratusan penerima manfaat program MBG.

"Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," katanya.