Permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya Belum Diputus, Kejagung Masih Lakukan Kajian

Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menelaah permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan Sony Sonjaya, salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, penyidik masih mengevaluasi apakah keterangan Sony masih diperlukan untuk mengungkap perkara tersebut.

"Satu, kita lihat dulu alat bukti yang sudah ada. Perlu enggak keterangan dari dia lagi?" kata Febrie di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Selain itu, penyidik juga akan menilai sejauh mana informasi yang telah diberikan Sony serta apakah keterangannya dapat memberikan nilai tambah yang signifikan dalam proses penyidikan.

"Yang kedua, sampai sebatas apa dia kalau posisi JC. Bisa enggak maksimal, seperti apa kapasitas JC-nya," ujarnya.

Menurut Febrie, pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Kejagung untuk memutuskan apakah permohonan Justice Collaborator yang diajukan Sony dapat diterima atau tidak.

"Nah, ini masih butuh waktu. Sebentar lagi kita putuskan," katanya.

Sebelumnya, Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai Justice Collaborator dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

Sony, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.

Baca Juga: 3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan

Ketiganya diduga menggunakan yayasan yang terafiliasi dengan mereka sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kejagung menyebut yayasan-yayasan tersebut memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Sejumlah proyek yang menjadi sorotan meliputi pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, pengadaan 32.000 pasang sepatu, puluhan ribu tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).