Bau Orba di Balik Polemik Surat Demo BEM UI, Polisi Sengaja Bungkam Kritik?

"Agar tidak terjadi atau agar tidak dilakukan satu sisi, atau di sisi lain, agar tidak meluas, agar terbatas. Jadi, situasinya seperti itu," imbuhnya.

Ia mencontohkan pembatasan aksi di sekitar Istana Negara, DPR, maupun titik-titik tertentu yang dianggap kawasan strategis.

Selain itu, pembatasan waktu demonstrasi hingga pukul 18.00 WIB yang juga dinilai tidak relevan dengan dinamika isu publik yang bisa berkembang sewaktu-waktu.

Aparat semestinya menempatkan demonstrasi sebagai hak konstitusional warga negara.

Oleh sebab itu, kata dia, tugas utama kepolisian seharusnya memastikan keamanan dan ketertiban, bukan justru membatasi ruang ekspresi publik melalui pendekatan administratif.

"Harusnya pertama-tama aparat melihatnya sebagai hak konstitusional, sehingga tugas mereka adalah memfasilitasi, memastikan tidak terjadinya chaos dan juga tertib lalu lintas tetap berlaku," tegasnya.

Ia pun menilai situasi yang terjadi saat ini menunjukkan gejala kemunduran demokrasi dalam pengelolaan aksi publik.

Aparat disebut masih terlalu fokus pada persoalan teknis dibanding substansi aspirasi yang disampaikan masyarakat.

"Jadi pada intinya ini seperti sebuah teror ya, seperti sebuah ancaman dan sekaligus ada indikasi kemunduran dari aparat kepolisian yang masih melihat pada isu-isu teknis, bukan substansi, dalam melaksanakan tugas mereka," tuturnya.

Baca Juga: 7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG

Di sisi lain, Masduki meminta kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa tidak surut dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Ruang demokrasi harus terus dijaga agar aspirasi publik tetap dapat disampaikan secara terbuka.