BEM UBK Ultimatum Gibran 5x24 Jam: Penuhi Tuntutan atau Aksi Berjilid-jilid

Suara.com - Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi, menyampaikan ultimatum kepada pemerintah selama 5x24 jam untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, seusai audiensi tertutup bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Senin (15/6/2026).

Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu mempertemukan perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin dengan Wapres Gibran untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Abdi menyebut Gibran merespons tuntutan mahasiswa dengan mencatatnya dalam sebuah buku kecil.

"Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini," ujarnya.

Tuntutan mahasiswa terbagi dalam tiga klaster, yakni fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, serta krisis moneter dan energi.

Dalam klaster fiskal dan pendidikan, mahasiswa mendesak pembekuan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk audit transparansi, serta pengalihan anggaran efisiensi guna mensubsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) demi pendidikan tinggi yang terjangkau.

Pada klaster hukum, mahasiswa meminta pemerintah mengirimkan rekomendasi resmi ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.

Sementara di klaster moneter dan energi, mereka mendesak intervensi stabilitas Rupiah sekaligus pembatalan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional.

Gibran pun disebut bersedia meneruskan aspirasi mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Suster Sesilia Turun ke Jalan, Biarawati Ini Pasang Badan Dukung Demo Mahasiswa di DPR RI

"Dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi. Dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia akan sounding lagi," ungkap Abdi.

Abdi menegaskan, audiensi ini bukan berarti gerakan mahasiswa mereda. Batas waktu pemenuhan tuntutan ditetapkan paling lambat Jumat (19/6/2026).

Jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan dalam tenggat yang ditetapkan, mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan.

"Kami akan turun lagi dan melakukan aksi berjilid-jilid," pungkas Abdi.