Lawatan Prabowo Jadi Sorotan: Investasi Asing Lesu, Beban Ekonomi Rakyat Malah Naik

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kesepakatan dengan Amerika Serikat pada awal tahun 2026 yang dinilai berat sebelah.

"Nah saat ini kita kemitraan dagangnya nggak jelas. Di tahun 2026 awal, di bulan tanggal 19 Februari, pemerintah itu menandatangani perjanjian resiprokal dengan Amerika Serikat. Yang mana perjanjian itu banyak sekali merugikan Indonesia," ujar Saleh.

Dampak dari kebijakan luar negeri dan pilihan blok politik ini mulai merembet ke sektor energi.

Masyarakat kelas menengah dan pekerja di pusat-pusat industri kini harus menanggung beban kenaikan biaya hidup akibat kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan domestik.

Kunjungan luar negeri yang masif dianggap gagal memitigasi dampak konflik global terhadap harga komoditas energi di dalam negeri.

"Artinya tidak ada dampak real yang konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari berbagai diplomasi kita hari ini. Dari sisi investasi asing itu tidak naik atau tidak tumbuh, kemudian kebutuhan domestik juga tidak baik, dan keberpihakan Prabowo terhadap blok tertentu itu berimbas pada naiknya harga minyak BBM bahan bakar kita hari ini," katanya.

Kritik ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi strategi diplomasi internasionalnya.

Saleh menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan luar negeri harus bisa dipertanggungjawabkan melalui manfaat yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar seremoni di karpet merah internasional.

"Tapi kan kunjungan diplomasi internasional itu harus berbanding lurus dengan capaian. Nah capaian investasi luar negeri kita kan turun, bahkan kemudian kita juga menerima imbas dari kenaikan harga minyak global. Jadi itu tidak bisa merepresentasikan kondisi faktual yang ada di lapangan," ujarnya lagi.

Baca Juga: 'Saya Memang Tukang Lapor!' Firdaus Oiwobo Polisikan Tyo Eks Ketua BEM UGM Usai Kritik Prabowo

Publik kini menanti langkah konkret pemerintah untuk membuktikan bahwa rentetan kunjungan ke berbagai negara tersebut bukan sekadar upaya membangun citra di panggung dunia.

Tanpa hasil yang bisa dirasakan di kantong masyarakat, narasi kemajuan ekonomi melalui diplomasi akan kehilangan legitimasinya di mata publik.

"Kalau masyarakat tidak bisa menikmati hal itu secara konkret, maka itu bisa disebut hanya semboyan," pungkasnya.