Stok Senjata AS Menipis, Donald Trump Paksa Industri Militer Genjot Produksi Rudal

Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengaktifkan Undang-Undang Produksi Pertahanan (DPA) untuk memaksa perusahaan militer swasta mempercepat pembuatan senjata. Langkah drastis ini diambil setelah perang dengan Iran menguras habis cadangan amunisi strategis milik Pentagon.

Melalui dokumen resmi yang ditandatangani baru-baru ini, Trump menegaskan situasi keamanan dalam negeri sedang berada di titik yang mengkhawatirkan. Sektor manufaktur dinilai lambat dalam merespons kebutuhan militer yang mendesak.

"Secara khusus, hambatan sistemik dalam basis industri amunisi, termasuk kapasitas produksi yang terbatas, rantai pasokan yang rapuh, ketergantungan jangka panjang, dan kemacetan produksi terkait, dapat mengganggu kemampuan Amerika Serikat untuk memproduksi, mempertahankan, dan memperluas ketersediaan amunisi, rudal, dan peralatan yang diperlukan untuk pertahanan nasional," tulis dokumen yang dikirimkan kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth tersebut.

Keputusan Trump mengintervensi korporasi swasta ini mencerminkan kecemasan mendalam di internal Gedung Putih. Selain perang dengan Iran, keterlibatan AS dalam memasok persenjataan ke Gaza dan Ukraina turut memperparah kekosongan gudang senjata mereka.

Pentagon sebenarnya sudah lama mengkhawatirkan kelambatan industri domestik dalam memproduksi senjata secara cepat. Perang terbaru di Timur Tengah membuat kecemasan tersebut menjadi kenyataan pahit setelah ribuan rudal utama habis terpakai.

Saat berbicara di KTT G7 Prancis, Trump blak-blakan mengenai brutalnya hari-hari terakhir pertempuran yang menguras anggaran negara. Penggunaan bom dalam skala masif menjadi beban berat bagi finansial Amerika.

"Ini juga mahal, setahu saya, di samping hal lainnya," ujar Trump.

Di sisi lain, pejabat tinggi militer AS terkesan menutupi kepanikan internal ini di hadapan publik. Menteri Pertahanan Pete Hegseth bahkan sempat membantah adanya ancaman kelangkaan logistik perang tersebut.

"sebuah cerita rekayasa yang ingin dijajakan oleh media," sebut Hegseth saat diwawancarai CBS News mengenai isu krisis senjata.

Baca Juga: Dihalangi Visa hingga Diusir: Mengapa Iran Jadi Korban Diskriminasi di Piala Dunia 2026?

Namun, data rahasia yang dianalisis oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan kondisi yang bertolak belakang. Amerika Serikat dilaporkan telah menghabiskan hampir separuh dari total pasokan rudal pertahanan udara terbaik mereka, termasuk sistem Patriot dan THAAD.

Keterbatasan ini dinilai sangat berbahaya bagi posisi geopolitik Amerika di wilayah lain. Kekosongan inventaris ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa pulih seperti sedia kala.

"Pengeluaran amunisi yang tinggi telah menciptakan jendela kerentanan yang meningkat di Pasifik barat," kata Mark Cancian, pensiunan Kolonel Korps Marinir AS. "Akan memakan waktu 1 hingga 4 tahun untuk mengisi kembali persediaan ini dan beberapa tahun setelah itu untuk memperluasnya ke tempat yang seharusnya."

Perintah baru Trump yang keluar pada 11 Juni ini menginstruksikan Hegseth untuk segera membentuk komite penasihat khusus. Komite ini bertugas menyusun rencana aksi sukasiat bersama korporasi swasta demi kepentingan pertahanan nasional.

Sebelum konflik dengan Iran pecah, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine sebenarnya sudah memperingatkan risiko penipisan stok ini. Namun, peringatan tersebut tampaknya terlambat diantisipasi oleh rantai pasok industri.

Trump sendiri dikenal tidak segan menekan para bos industri militer jika performa mereka mengecewakan. Awal tahun ini, ia bahkan mengancam akan memangkas gaji eksekutif perusahaan yang gagal mengirimkan pesanan tepat waktu.

Undang-Undang Produksi Pertahanan merupakan regulasi era 1950-an yang memberikan wewenang penuh kepada presiden untuk mengendalikan sektor industri sipil demi urusan keamanan. Pemerintah memiliki hak memprioritaskan kontrak militer di atas kepentingan komersial lainnya.

Aturan darurat ini bukan pertama kalinya digunakan oleh Trump dalam masa pemerintahannya. Pada periode pertamanya, ia memakai undang-undang ini untuk mempercepat produksi ventilator selama pandemi Covid-19, serta menggenjot penambangan mineral domestik.

Mantan Presiden Joe Biden juga pernah menggunakan instrumen hukum yang sama untuk mempercepat proyek teknologi energi bersih. Kini, regulasi warisan Perang Dingin tersebut kembali menjadi senjata utama Trump untuk mengisi kembali ruang penyimpanan amunisi Amerika yang kosong.