News / Nasional
Kamis, 18 Juni 2026 | 15:40 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. [Suara.com/Bagaskara]
Baca 10 detik
  • Wapres Gibran melibatkan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua untuk mengawasi program MBG serta KDMP.
  • Wakil Ketua Komisi X DPR RI menilai keterlibatan mahasiswa dapat memperluas pemahaman mereka terkait pemerataan pembangunan di luar Jawa.
  • Mahasiswa diharapkan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyampaikan kritik objektif terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai positif langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang melibatkan perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah, seperti Ende (Nusa Tenggara Timur), Gorontalo, dan Papua.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memperbaiki tata kelola dua program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurut Lalu, keterlibatan mahasiswa dalam meninjau langsung pelaksanaan program pemerintah merupakan langkah yang tepat karena dapat memperluas pemahaman mereka mengenai pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

"Langkah itu saya rasa tidak ada masalah. Itu penting agar mahasiswa juga memahami bahwa pemerintah sudah melaksanakan program tidak hanya di Jawa, tetapi di luar Jawa juga," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Politikus PKB itu mengatakan, dengan turun langsung ke lapangan, mahasiswa dapat melihat perkembangan dan implementasi berbagai program pemerintah secara lebih objektif.

Meski demikian, ia mengingatkan agar keterlibatan mahasiswa tersebut tidak mengurangi sikap kritis mereka terhadap kebijakan pemerintah.

"Sikap kritis mahasiswa tidak boleh dihentikan, itu menurut kami. Artinya mahasiswa juga memiliki pikiran terbuka, bisa melihat perkembangan dari program-program pemerintah," tuturnya.

Lalu menegaskan, mahasiswa harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial. Menurutnya, kritik tetap dibutuhkan sebagai penyeimbang apabila terdapat kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.

"Sikap kritis kita dorong terus. Artinya harus ada kontrol. Saya mengajak teman-teman mahasiswa, kita mengkritisi kebijakan yang memang tidak pro rakyat. Tetapi hari ini kita lihat pemerintah sudah berupaya maksimal agar semua program dan kebijakan itu peruntukannya untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.

Baca Juga: Bukan Cuma Sony Sonjaya, Kejagung juga Periksa 6 Saksi Dugaan Korupsi MBG

Load More