Bantah Ada Operasi Politik Tekan PDIP, PKB: Kami Bukan Koordinator Koalisi!

Suara.com - Ketua Fraksi PKB DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, membantah keras adanya gerakan terorganisir di internal koalisi pemerintahan untuk menekan atau menyerang posisi politik PDI Perjuangan (PDIP).

Jazilul menegaskan, pandangan yang disampaikannya terkait pentingnya sikap politik yang tegas merupakan sikap kelembagaan PKB, bukan hasil arahan atau kesepakatan bersama partai-partai koalisi.

Pernyataan itu disampaikan Jazilul untuk merespons spekulasi yang berkembang bahwa partai-partai pendukung pemerintah secara bersama-sama sengaja mengkritik sikap PDIP yang dinilai masih "abu-abu" terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya tidak tahu kalau soal itu (tudingan koalisi tidak harmonis). Tetapi setidaknya kita tahu semua bahwa pemerintah, Presiden, dan DPR itu butuh soliditas, kekompakan, dan sikap yang tegas. Hanya itu saja," ujar Jazilul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ia juga membantah adanya pertemuan maupun kesepakatan khusus di antara partai-partai koalisi untuk menyasar partai tertentu.

"Ya saya nggak tahu soal itu (kesepakatan koalisi) karena partainya masing-masing. Saya bukan koordinator juga. Saya bukan koordinator, saya nggak paham soal itu," tegasnya.

Menurut Jazilul, fokus utama PKB saat ini adalah memastikan pemerintahan Presiden Prabowo memperoleh dukungan politik yang solid agar berbagai program dan janji kampanye dapat dijalankan tanpa hambatan politik.

"Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan saya sebagai lembaga. Intinya, agar apa yang dikerjakan hari ini mendapatkan soliditas dan kekompakan, baik di DPR, di partai politik, maupun di pemerintahan," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik terhadap sejumlah partai politik koalisi pemerintah yang mempersoalkan posisi PDIP sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.

Baca Juga: Fokus Urus Perut Rakyat, AHY Ingatkan 2029 Masih Lama Saat Ditanya Isu Prabowo-Gibran 2 Periode

Deddy menilai tudingan bahwa PDIP memainkan "politik dua kaki" merupakan sikap yang tidak tepat dan tidak etis.

Menurutnya, posisi politik PDIP sudah jelas sebagaimana mandat Rapat Kerja Nasional (Rakernas), yakni berada di luar kabinet namun tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui DPR.

"Ini bukan sikap ambigu. PDI Perjuangan konsisten menjalankan mandat Rakernas. Justru saya bertanya, mengapa partai-partai ini begitu khawatir dengan keberadaan kami? Apakah karena kurang percaya diri atau ada kegalauan internal koalisi sehingga mencari kambing hitam?" ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip Senin (22/6/2026).