Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?

Suara.com - Jelang Muktamar ke-35 PBNU pada Agustus 2026, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengeluarkan peringatan tegas agar oknum yang membawa kepentingan politik praktis dan "main-main" di NU segera didepak.

"NU itu bukan organisasi politik yang membuat hubungan selalu kompetitif. NU itu orkestrasi kultural yang menyatukan, bukan saling menyingkirkan. Berbagai kemampuan dan kecerdasan sosial bersatu padu," tulis Cak Imin, melalui unggahan di akun X pribadinya pada Minggu (21/6/2026).

Kemarahan ini berakar dari keresahan atas indikasi bergesernya muruah organisasi akibat infiltrasi kepentingan politik praktis menjelang suksesi kepemimpinan Nahdliyin.

Sindiran tajam tersebut disinyalir menyasar oknum internal maupun eksternal yang dinilai memanfaatkan struktur PBNU demi agenda kekuasaan personal atau kelompok tertentu.

Melalui momentum ini, Cak Imin berupaya memperkuat posisi tawarnya sebagai figur sentral yang berkomitmen menjaga khittah dan kedekatan kultural berbasis akar rumput.

Langkah ini sekaligus menjadi strategi politiknya untuk meredam faksi rival sekaligus mengarahkan Muktamar agar melahirkan kepemimpinan yang menyejukkan, layaknya era almarhum KH Hasyim Muzadi.

Bara Konflik Menuju Muktamar PBNU

Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026 mendatang. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi ini akan menentukan arah NU lima tahun ke depan, termasuk dengan memilih Ketua Umum PBNU dan Rais Aam.

"Insya Allah Muktamar NU akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 Agustus tahun 2026," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Saifullah Yusuf di Jakarta.

Baca Juga: Gus Miftah Masuk Radar Pemimpin Masa Depan PBNU

Signifikansi forum ini melahirkan dinamika internal yang tinggi. Dalam beberapa bulan terakhir, dinamika internal NU menghangat seiring pembahasan lokasi muktamar, konsolidasi pengurus, hingga menguatnya manuver sejumlah kelompok menjelang pergantian kepemimpinan.

Ketegangan mencapai puncaknya seiring mencuatnya kembali gesekan menahun antara struktural PBNU saat ini dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hubungan yang merenggang serta isu dualisme kepemimpinan inilah yang memicu pernyataan keras Cak Imin untuk membersihkan organisasi dari pihak yang dinilai merusak muruah historis NU.

Siapa yang Dimaksud "Main-main" di NU?

Di tengah menghangatnya dinamika pra-Muktamar, pernyataan Cak Imin kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang sebenarnya menjadi sasaran kritiknya.

Sebab, ia tidak menyebut nama atau kelompok tertentu, tetapi menegaskan bahwa NU bukan organisasi politik dan pihak yang "main-main" di dalamnya sebaiknya dikeluarkan.

Ucapan tersebut dinilai berkaitan dengan menguatnya tarik-menarik kepentingan menjelang Muktamar ke-35 PBNU, termasuk munculnya manuver politik di sekitar struktur organisasi. Kritik itu bisa dibaca sebagai peringatan terhadap pihak-pihak yang dinilai membawa agenda politik praktis ke tubuh NU.

Baik itu dari unsur internal organisasi maupun kelompok politik yang berupaya mendekat ke lingkaran pengurus PBNU saat ini.

Polemik tersebut sejatinya bukan hal baru dalam sejarah NU.

Ketegangan ini berakar pada perdebatan klasik mengenai tafsir Khittah NU 1926, yakni keputusan momentum Muktamar Situbondo 1984 yang menegaskan NU harus kembali menjadi organisasi sosial-keagamaan dan netral dari politik praktis.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan batas tersebut kerap kabur karena struktur PBNU sering kali tergoda melakukan manuver politik mikro dan transaksional, yang berujung pada perebutan pengaruh kekuasaan dengan PKB selaku partai yang lahir dari rahim organisasi tersebut.

Dinamika PKB vs. PBNU

Pernyataan Cak Imin tadi tidak dapat dipisahkan dari hubungan PKB dan PBNU yang dalam beberapa tahun terakhir diwarnai ketegangan.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bahkan pernah secara terbuka menyatakan hubungan PBNU dengan PKB "memang tidak erat" dan sama tidak eratnya dengan hubungan PBNU dengan partai politik lainnya.

Ketegangan kedua kubu semakin mengemuka setelah saling sindir di ruang publik sepanjang 2024 lalu. Saat merespons kritik dari PBNU, Cak Imin sempat menyebut, "Yang rusak itu Yahya sama Saiful," merujuk kepada Gus Yahya dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Konflik tersebut berakar dari perbedaan pandangan mengenai hubungan NU dan PKB serta dinamika politik pasca-Muktamar ke-34 NU.

Relasi personal Cak Imin dan Gus Yahya mulai merenggang setelah muncul perbedaan sikap terkait dukungan dalam pemilihan Ketua Umum PBNU dan polemik mengenai posisi PKB di tengah warga Nahdliyin.

Tak dipungkiri bahwa bagi Cak Imin, Muktamar PBNU kali ini memiliki arti strategis karena NU dan PKB sama-sama bertumpu pada basis sosial warga Nahdliyin.

Konstelasi kepemimpinan baru PBNU akan sangat memengaruhi relasi organisasi dengan partai politik. Termasuk secara tidak langsung, turut menentukan ruang legitimasi PKB untuk mempertahankan kedekatannya dengan basis massa NU menjelang kontestasi politik berikutnya.

Mekanisme Muktamar: Bisakah Seseorang "Dikeluarkan"?

Di tengah memanasnya situasi menjelang Muktamar, pernyataan Cak Imin agar pihak yang "main-main" di NU segera didepak turut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan langkah tersebut dilakukan secara organisatoris.

Secara regulasi organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU Nomor 11 Tahun 2023 mengatur bahwa pemberhentian pengurus harus melalui mekanisme administratif formal yang ketat, seperti rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pemecatan atau penonaktifan seorang kader tidak dapat dilakukan secara sepihak. Melainkan wajib didasarkan pada pelanggaran berat terhadap konstitusi jam'iyah serta melalui tahapan surat peringatan tertulis.

Artinya, proses tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pernyataan politik atau dorongan dari pihak di luar struktur pengambilan keputusan PBNU.

Karena itu, pernyataan Cak Imin tadi lebih banyak dibaca sebagai pesan politik dan peringatan moral di tengah memanasnya dinamika pra-Muktamar. Ketimbang isyarat adanya langkah administratif yang akan segera ditempuh.

Posisi Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB juga tak lantas memberinya otoritas formal untuk mengambil tindakan organisatoris di tubuh PBNU.

Kendati memang sebagai tokoh Nahdliyin dan pimpinan partai yang lahir dari rahim NU, suaranya tetap memiliki bobot politik di kalangan warga NU.

Dampak ke Depan

Pernyataan Cak Imin agar pihak yang "main-main" di NU didepak diperkirakan tidak serta-merta meredam dinamika menjelang Muktamar ke-35 PBNU.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai banyak pihak justru menafsirkan pernyataan itu sebagai "warning politik" bahwa NU bukan tempat untuk main-main dan "tak ada tempat untuk yang seperti itu."

Menurut Adi, istilah "main-main" setidaknya dapat dimaknai dalam dua konteks. Pertama, sebagai peringatan agar NU dijauhkan dari urusan tambang yang belakangan ditengarai menjadi sumber kekisruhan, dan kedua agar NU tidak lagi ditarik ke dalam politik praktis.

"Dua hal ini saya kira muaranya mengembalikan NU ke khittahnya. Jangan berpolitik praktis dan jangan lagi urus tambang. NU fokus urus pemberdayaan umat saja," kata Adi, kepada Suara.com, Senin (22/6/2026).

Namun, ia menilai pernyataan Cak Imin akan tetap memantik perdebatan. Pasalnya posisi Ketua Umum PKB itu memiliki pengaruh yang kuat di kalangan elite maupun akar rumput Nahdliyin.

Saya kira bargaining Cak Imin selalu kuat di PBNU. Posisinya sebagai Ketua Umum PKB memiliki penetrasi cukup kuat di kalangan elit NU dan akar rumput.

Adi menambahkan, relasi PKB dan PBNU pada dasarnya senafas seirama. Hal itu mengingat PKB lahir dari rahim NU.

Namun ketegangan kerap muncul ketika kepemimpinan PBNU tidak berada dalam 'satu tarikan napas' dengan PKB, sebagaimana yang dinilai terjadi pada era kepemimpinan Gus Yahya saat ini.

Sinyal Konsolidasi Kekuatan Jelang Muktamar

Rangkaian pernyataan Cak Imin dan respons yang mengikutinya menunjukkan bahwa Muktamar ke-35 PBNU tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan organisasi, namun juga arena kontestasi pengaruh di kalangan elite Nahdliyin.

Pernyataan agar pihak yang "main-main" di NU didepak dibaca sebagai sinyal bahwa pertarungan gagasan dan kepentingan menjelang muktamar kian terbuka.

"Sinyal perang terbuka dari Cak Imin bagi yang disebut main-main di PBNU," tegas Adi.

Di satu sisi, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mengonsolidasikan dukungan dengan mengusung narasi pengembalian NU kepada Khittah 1926 dan penguatan peran organisasi dalam pemberdayaan umat.

Namun, di sisi lain, sikap itu turut berpotensi mempertegas jarak antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan NU dengan politik praktis dan posisi PKB di lingkungan Nahdliyin.

Dengan pengaruh NU yang sangat besar dalam lanskap sosial dan politik nasional, dinamika menjelang Muktamar ke-35 diperkirakan masih akan terus memanas hingga pemilihan Ketua Umum PBNU dan Rais Aam pada Agustus mendatang.

Hasil muktamar nantinya tidak hanya menentukan arah organisasi lima tahun ke depan, tetapi juga akan menjadi penentu konfigurasi hubungan antara PBNU, PKB, dan basis massa Nahdliyin di tingkat akar rumput.