News / Nasional
Kamis, 25 Juni 2026 | 15:52 WIB
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira. [Suara.com/Bagaskara]
Baca 10 detik
  • Presiden Prabowo menyatakan mengetahui pihak penggerak demonstrasi bayaran saat acara di Gorontalo pada Rabu, 24 Juni 2026.
  • Andreas Hugo Pareira menilai wajar Presiden memiliki informasi tersebut melalui perangkat intelijen dan penegak hukum negara.
  • PDIP mengkritik cara penyampaian Prabowo yang dianggap bernada ancaman dan dapat mengintimidasi warga dalam menyampaikan aspirasi publik.

Suara.com - Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku telah mengantongi identitas pihak-pihak di balik sejumlah aksi demonstrasi.

Andreas menilai, sebagai kepala negara yang memegang kendali atas alat intelijen dan penegak hukum, wajar jika Presiden memiliki informasi tersebut.

Namun, Andreas memberikan catatan kritis terkait cara Presiden menyampaikan informasi tersebut ke ruang publik.

Menurutnya, publik sudah memahami bahwa Presiden memiliki perangkat negara untuk memetakan mana aksi yang murni aspirasi rakyat dan mana yang digerakkan oleh kepentingan tertentu.

"Sebagai presiden dengan kelengkapan alat-alat negara, alat intelijen, alat penegak hukum, dan perangkat negaranya, memang seharusnya tidak sulit bagi Presiden untuk mengetahuinya. Tanpa Presiden menyampaikan di depan umum pun, kita memahami bahwa beliau mengetahui itu," ujar Andreas kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

Andreas menekankan bahwa poin pentingnya bukan sekadar mengetahui, melainkan bagaimana negara merespons perbedaan jenis demonstrasi tersebut.

Ia membedakan antara demonstrasi substantif yang menyuarakan kegelisahan publik dengan demonstrasi yang bersifat "bayaran".

"Justru yang dibutuhkan dari Presiden karena beliau mengetahui adalah langkah dan tindakan apa yang dilakukan; terhadap demonstrasi yang substantif dan mana demonstrasi bayaran," lanjutnya.

Presiden Prabowo Subianto Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII, Gorontalo, Rabu (24/6/2026). [Dok.Ist]

Lebih lanjut, legislator PDIP ini menyayangkan nada bicara Presiden Prabowo dalam pidatonya yang memberikan peringatan keras kepada para koordinator aksi.

Baca Juga: Mahasiswa Demo Atas Nama Rakyat: Tapi Rakyat yang Mana?

Ia menilai pernyataan tersebut justru bisa ditangkap sebagai bentuk intimidasi terhadap warga negara yang ingin menyampaikan pendapat.

"Kalau melihat ucapan Presiden dalam pidatonya, justru terkesan nada ancaman terhadap rakyatnya sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui pihak yang berada di balik sejumlah aksi demonstrasi yang belakangan terjadi.

Ia bahkan memperingatkan pihak-pihak yang disebut mengorganisasi aksi dengan cara membayar peserta demonstrasi.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

"Saudara-saudara sekalian hati-hati lho, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu," kata Prabowo.

Prabowo menyoroti fenomena peserta aksi yang disebut tidak memahami substansi tuntutan yang mereka suarakan. Menurutnya, ada peserta demonstrasi yang hanya ikut karena menerima bayaran.

"Ditanya, ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Mm mm mm. Kami dibayar Rp200 ribu. Tapi ada. Saya nggak mengerti," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengajak masyarakat untuk menjaga kekompakan di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Load More