Fakta-fakta Kematian 5 SPPI Calon Manajer Koperasi saat Jalani Latihan Militer

3. Intruksi Menhan untuk Reformasi Materi Pelatihan

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menginstruksikan jajarannya untuk melakukan perombakan menyeluruh pada sistem pendidikan Latsarmil ini.

Selain penyesuaian porsi latihan fisik berdasarkan hasil skrining kesehatan terupdate, materi pembelajaran juga diubah agar tidak kehilangan esensi kedisiplinan namun tetap aman.

Materi diarahkan agar menjadi lebih edukatif, adaptif, serta ramah terhadap kondisi psikologis peserta melalui pendekatan pemecahan masalah (problem solving) dan kerja sama kelompok yang lebih menggembirakan.

4. Kritik Keras Pengamat Militer Terkait Ruang Sipil

Kebijakan memobilisasi sekitar 30.000 calon pengelola Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ke dalam barak militer memicu kritik tajam dari pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani.

Menurutnya, kompetensi manajerial usaha ekonomi kerakyatan semestinya dibina oleh instruktur non-militer agar tidak memicu gesekan sosial di ranah domestik sipil.

"Pertanyaan besar saya adalah mengapa kawan-kawan TNI ini, militer ini memasuki wilayah-wilayah, ruang-ruang sipil? Kalau untuk koperasi kenapa enggak diserahkan kepada masyarakat sipil?" ujar Jaleswari pasca-peluncuran sebuah buku biografi di Jakarta.

5. Sorotan Celios: Karakter Bisnis Bukan Baris-berbaris

Baca Juga: LPDB Koperasi Ajak Gerakan Credit Union Perkuat Koperasi Desa Merah Putih

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, ikut menyuarakan bahwa pembentukan mental kepemimpinan dan karakter tangguh untuk industri keuangan mikro sama sekali tidak perlu mengadopsi gaya militer.

Pola pendidikan manajer koperasi dinilai jauh lebih efektif jika dilewatkan melalui lembaga wirausaha, inkubator bisnis, atau institusi akademis yang berfokus pada tata kelola organisasi modern.

6. Penolakan Masif dari Koalisi Masyarakat Sipil

Penentangan keras secara kolektif disuarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang beranggotakan Imparsial, KontraS, YLBHI, dan Amnesty International Indonesia.

Mereka menilai watak militer yang kaku dan bertumpu pada komando berjenjang sangat bertolak belakang dengan asas demokrasi koperasi yang mengutamakan pemikiran kritis, dialog, dan keputusan partisipatif.

"Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer," kata Ardi Manto Adiputra dari Imparsial.

Gabungan lembaga swadaya masyarakat ini mendesak pemerintah segera menyetop keterlibatan aparat TNI dalam program ekonomi ini karena dinilai berpotensi melanggar mandat tugas pokok dan fungsi pertahanan yang telah digariskan oleh undang-undang.