TKD Anjlok 59 Persen, Jakarta Tak Bisa Lagi Bergantung pada APBD demi Kejar Status Kota Global

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah memperkuat strategi pembiayaan pembangunan di tengah anjloknya Transfer ke Daerah (TKD).

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menjadi narasumber utama dalam Investor Daily Roundtable di Main Hall Bursa Efek Indonesia (IDX), Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).

Pramono mengungkapkan, TKD untuk Jakarta pada 2026 turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kemandirian fiskal semakin penting karena Transfer ke Daerah untuk Jakarta pada 2026 turun sekitar Rp16 triliun atau 59,47 persen, dari Rp27,5 triliun menjadi Rp11,15 triliun. Meski ruang fiskal menyempit, program strategis seperti MRT, LRT, Transjabodetabek, pengendalian banjir, penyediaan hunian, dan pelayanan publik harus tetap berjalan," tuturnya.

Kondisi tersebut membuat Pemprov DKI Jakarta tidak bisa lagi mengandalkan APBD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.

Pramono menyebut kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp1.064 triliun.

"Target kami Jakarta masuk Top 50 Global City pada 2030 dan Top 20 Global City pada 2045. Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp1.064 triliun. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus membuka berbagai sumber pendanaan baru agar pembangunan tetap berjalan secara optimal," paparnya.

Dari total kebutuhan tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk 14 proyek strategis dengan nilai sekitar Rp657 triliun, termasuk Jakarta Sewerage System, MRT sepanjang 62,1 kilometer, dan LRT sepanjang 57,8 kilometer.

Untuk menyiasati keterbatasan fiskal, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah skema pembiayaan kreatif, mulai dari obligasi daerah, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), naming rights, climate finance, hingga optimalisasi aset.

Baca Juga: Pramono Anung Beberkan Proyek Strategis DKI, dari RS Internasional hingga Perpanjangan LRT Jakarta

Pramono menjelaskan, seluruh skema tersebut akan dihimpun melalui satu wadah baru bernama Jakarta Collaboration Fund.

"Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan Jakarta Collaboration Fund sebagai hub finansial daerah untuk menghimpun berbagai instrumen pembiayaan. Melalui skema ini, pemerintah akan mempertemukan investor, lembaga keuangan, dunia usaha, serta mitra pembangunan dalam satu ekosistem kolaborasi," terangnya.

Selain itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun untuk membiayai proyek transportasi, rumah sakit, sekolah, rumah susun, infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, dan gedung pemerintahan.

Pramono menyatakan optimistis kepercayaan investor akan tetap terjaga berkat capaian ekonomi dan tata kelola keuangan Jakarta.

"Ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen secara tahunan pada Triwulan I 2026, dengan kontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional. Selain itu, Jakarta juga meraih opini WTP dari BPK selama sembilan tahun berturut-turut. Seluruh pembiayaan akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan tidak mengorbankan layanan dasar masyarakat," pungkasnya.