- Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik sebagai upaya memperbaiki kinerja pemerintahan dalam sistem demokrasi.
- Pernyataan tersebut disampaikan saat peringatan HUT Bhayangkara di Cikeas, Bogor, pada hari Rabu, 1 Juli 2026.
- Polri diminta menjaga kebebasan berpendapat serta mencegah perpecahan akibat pengaruh kepentingan pihak asing atau pemilik modal.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak antikritik. Menurutnya, kritik justru menjadi bagian penting dalam demokrasi untuk mengingatkan sekaligus memperbaiki jalannya pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).
Di hadapan jajaran kepolisian, ia menegaskan bahwa pemerintah selalu menghormati setiap kritik yang disampaikan masyarakat.
"Kita menghormati kritik, kritik sangat penting, kita butuh kritik untuk mengingatkan kita, kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita," ujar Prabowo.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa kebebasan dalam demokrasi harus tetap dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Ia menegaskan demokrasi tidak boleh dikuasai oleh kekuatan modal maupun pengaruh asing.
"Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing," katanya.
Prabowo juga mengakui perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi permusuhan yang memecah belah bangsa.
Baca Juga: Aktivis 98 Kritik Manajemen Politik Prabowo: Lamban, Bikin Rumit Situasi
"Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan," tuturnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah dinamika politik.
Prabowo juga meminta Polri menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat sekaligus menjaga ketertiban dan penegakan hukum.
"Polri harus menjaga, penjaga demokrasi, harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa, menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai, dan pada saat yang sama menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara," pungkas Prabowo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Gempa Flores Rusak Sejumlah Perangkat TelkomGroup, Pemulihan Terkendala Listrik
-
3 Rekomendasi Cushion Waterproof dan Tahan Keringat, Makeup Tetap Flawless
-
6 Penyebab Rambut Beruban di Usia Muda, Kondisi Kesehatan hingga Gaya Hidup
-
Meriahkan HUT ke-81 RI, BRI Hadirkan Banyak Promo Istimewa
-
How to Make Millions Before Grandma Dies: Ketika Warisan Bukan Lagi Tujuan Utama
-
Keberuntungan Zodiak 17 Agustus, Cek Peruntungan Hari Ini
-
7 Menu Sarapan Sehat agar Kuat Berdiri dan Tidak Lemas saat Upacara 17 Agustus
-
Gempa M7,7 Nagekeo NTT Simpan Bahaya Tersembunyi, Ahli ITB Ungkap Potensi Pengulangan Sejarah
-
ASUS ExpertBook P5 G2: Laptop Tipis yang Mengubah AI Menjadi Teman Bisnis
-
3 Shio yang Menarik Kekayaan Mulai 17 Agustus 2026, Banjir Keberuntungan Selama Sepekan