- Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik sebagai upaya memperbaiki kinerja pemerintahan dalam sistem demokrasi.
- Pernyataan tersebut disampaikan saat peringatan HUT Bhayangkara di Cikeas, Bogor, pada hari Rabu, 1 Juli 2026.
- Polri diminta menjaga kebebasan berpendapat serta mencegah perpecahan akibat pengaruh kepentingan pihak asing atau pemilik modal.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak antikritik. Menurutnya, kritik justru menjadi bagian penting dalam demokrasi untuk mengingatkan sekaligus memperbaiki jalannya pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).
Di hadapan jajaran kepolisian, ia menegaskan bahwa pemerintah selalu menghormati setiap kritik yang disampaikan masyarakat.
"Kita menghormati kritik, kritik sangat penting, kita butuh kritik untuk mengingatkan kita, kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita," ujar Prabowo.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa kebebasan dalam demokrasi harus tetap dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Ia menegaskan demokrasi tidak boleh dikuasai oleh kekuatan modal maupun pengaruh asing.
"Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing," katanya.
Prabowo juga mengakui perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi permusuhan yang memecah belah bangsa.
Baca Juga: Aktivis 98 Kritik Manajemen Politik Prabowo: Lamban, Bikin Rumit Situasi
"Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan," tuturnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah dinamika politik.
Prabowo juga meminta Polri menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat sekaligus menjaga ketertiban dan penegakan hukum.
"Polri harus menjaga, penjaga demokrasi, harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa, menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai, dan pada saat yang sama menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara," pungkas Prabowo.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
Terkini
-
Gelombang Panas Eropa Makin Mematikan: Krisis Kesehatan Hingga Ancam Ketahanan Energi Nasional
-
Pramono Ultimatum Plaza Senayan dan Senayan City: Bangun Akses Penghubung atau Pajaknya Dinaikkan
-
Putusan MK Final, Pilkada Tetap Langsung! PKB: Jangan Debat Lagi, Saatnya Tekan Biaya Politik
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Diplomasi AS - Iran Memanas, Utusan Donald Trump Kejar Kesepakatan Damai di Qatar
-
Putusan MK Soal Pilkada Langsung Dinilai Beri Kepastian Hukum, Ini Alasannya
-
Prabowo Beri Kenaikan Pangkat Kehormatan untuk Purnawirawan Polisi, Termasuk Mantan Ajudan Soekarno
-
Lalu Lintas Tol Jakarta Pagi Ini Semrawut, Kecelakaan Beruntun hingga Contraflow Picu Kemacetan
-
Prabowo Beri Hormat ke Jokowi di HUT ke-80 Bhayangkara
-
Viral Mahasiswa Unisa Yogya Diduga Kenakan Busana Perempuan dan Masuk Toilet Mahasiswi