Di Balik Kebakaran TPA Jatiwaringin: Bom Waktu Gas Metana dan Gagalnya Sistem Pengelolaan Sampah

Suara.com - Asap putih di TPA Jatiwaringin masih mengepul, kendati titik api yang menjadi penyebab kebakaran di tempat pemrosesan akhir tersebut mulai berkurang pada hari keempat pascakebakaran sejak Selasa, 30 Juni 2026.

Sehari setelah kejadian, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menetapkan status tanggap darurat. Peningkatan status penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, mengingat api terus menjalar dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Lantas, mengapa tumpukan sampah di TPA Jatiwaringin bisa berubah menjadi api yang sulit padam? Apa risiko yang timbul bagi warga Kabupaten Tangerang?

Fakta Kejadian

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan kebakaran di TPA Jatiwaringin dipicu oleh akumulasi gas metana (CH) yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik dalam sistem open dumping. Sistem tersebut menciptakan kondisi yang sangat mudah terbakar.

Dalam situasi tersebut, buruknya tata kelola sampah berpadu dengan krisis iklim, terutama gelombang panas, sehingga memperbesar risiko terjadinya bencana ekologis. WALHI menegaskan bahwa peristiwa kebakaran tersebut bukan insiden biasa, mengingat api yang terus meluas hingga lebih dari 15 hektare.

Sekitar 1.366 hingga 2.700 ton sampah dikirim ke TPA Jatiwaringin setiap hari. Catatan WALHI menyebut jumlah tersebut setara dengan 498.590 hingga 985.500 ton per tahun.

Namun, jumlah tersebut baru mencakup sekitar 59 persen dari total timbulan sampah di Kabupaten Tangerang. WALHI mengatakan data tersebut menunjukkan besarnya tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada.

Mengapa Api Sulit Dipadamkan?

Petugas pemadam kebakaran telah bergotong royong berupaya memadamkan titik api di TPA Jatiwaringin. Upaya pemadaman dilakukan tidak hanya melalui jalur darat. Belakangan, dua helikopter water bombing turut berjibaku memadamkan kebakaran.

Banyak faktor yang membuat api sulit dipadamkan, salah satunya karena terkendala tumpukan sampah yang mudah terbakar. Belum lagi cuaca panas disertai angin kencang yang membuat api menjalar cepat hingga ke tumpukan sampah yang tinggi sehingga sulit dijangkau.

Baca Juga: Kualitas Udara di TPA Jatiwaringin Capai Level Berbahaya, 64 Warga Dievakuasi

Penanganan kebakaran yang hanya mengandalkan penyiraman air, baik melalui operasi darat maupun water bombing, tidak menyentuh sumber persoalan. WALHI mengatakan air tidak mampu menjangkau titik panas di dalam gunungan sampah yang terus memproduksi gas dan api dari bawah permukaan.

Menurut WALHI, penanganan yang lebih tepat adalah dengan menutup timbunan sampah menggunakan tanah guna memutus suplai oksigen dan menekan pelepasan gas metana.

Namun demikian, WALHI menegaskan langkah pemadaman tersebut tidak akan cukup tanpa perubahan sistemik dalam pengelolaan sampah. Pengampanye Urban Berkeadilan WALHI Nasional, Wahyu Eka Styawan, mengatakan kebakaran TPA Jatiwaringin memperlihatkan kegagalan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mewajibkan penghentian praktik open dumping sejak 2013.

"Selama metana terus diproduksi dalam sistem open dumping dan penumpukan sampah organik yang bercampur dengan jenis lainnya, kebakaran seperti ini bukan sekadar kemungkinan, melainkan keniscayaan. Ini bukan kejadian tak terduga, melainkan akibat dari cara pengelolaan yang salah,” kata Wahyu dalam siaran pers WALHI, Kamis (2/7/2026).

Risiko Kesehatan

Wahyu mengatakan kegagalan sistem open dumping yang bercampur dengan akumulasi gas metana bukan lagi persoalan lingkungan pasif, melainkan telah menjadi ancaman kemanusiaan karena mengorbankan kesehatan publik.

Catatan WALHI menyebut sedikitnya terdapat 154 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran TPA Jatiwaringin hingga hari ketiga, Kamis, 2 Juli 2026.

Asap pekat akibat kebakaran membuat 64 warga dari 33 kepala keluarga (KK) dievakuasi ke hunian sementara. Evakuasi dilakukan di tengah memburuknya kualitas udara yang dinilai membahayakan kesehatan masyarakat.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLH, Rasio Ridho Sani, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi partikulat halus jauh melampaui ambang batas nasional. Ia mengimbau masyarakat yang berada di sekitar lokasi tetap menggunakan alat pelindung diri, termasuk masker.

Berdasarkan pemantauan KLH, kadar PM2.5 di sekitar TPA mencapai sekitar 1.000 mikrogram per meter kubik, jauh di atas baku mutu harian nasional sebesar 55 mikrogram per meter kubik. Sementara itu, PM10 tercatat mencapai 750 mikrogram per meter kubik, sedangkan ambang batas hariannya 75 mikrogram per meter kubik.

KLH juga mendeteksi tingginya kandungan nitrogen oksida (NOx) dan sulfur oksida (SOx) yang berasal dari pembakaran sampah, termasuk plastik.

"Partikulatnya SOx, NOx karena juga di sini yang terbakar di antaranya ada plastik dan sebagainya, tentu plastik kan juga berdampak ke kesehatan," kata Rasio.

Rasio mengatakan pencemaran udara akibat kebakaran TPA ini bahkan lebih buruk dibandingkan kebakaran hutan dan lahan karena melibatkan pembakaran biomassa, gas metana, serta berbagai jenis limbah, seperti plastik dan material lainnya.

Akar Masalah dan Solusi

WALHI mengingatkan pemerintah agar tidak mengeluarkan solusi palsu dalam menghadapi kebakaran TPA. WALHI mencatat sepanjang 2023 telah terjadi kebakaran di sejumlah TPA, seperti di Sarimukti, Kabupaten Bandung, Rawa Kucing, Kota Tangerang, dan Suwung, Denpasar.

"Kami melihat bahwa wacana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) justru menunjukkan arah kebijakan yang menyesatkan. Pendekatan ini tidak akan menyelesaikan persoalan kebakaran TPA karena tidak menghentikan pembentukan metana dari timbunan sampah yang terus dihasilkan. Fokus pada pembakaran dan teknologi hilir hanya mengalihkan perhatian dari akar masalah, yaitu tingginya timbulan sampah dan kegagalan pengelolaan di tingkat hulu,” kata Wahyu.

Kebakaran di TPA Jatiwaringin harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup. Wahyu mengatakan krisis tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan respons darurat ataupun solusi semu.

Tanpa pengurangan sampah dari sumber, tanpa pemilahan yang berjalan, serta tanpa pengolahan sampah organik yang mampu mencegah pembentukan metana, TPA akan terus menjadi ruang akumulasi risiko yang sewaktu-waktu memicu bencana.

“Kebakaran di TPA Jatiwaringin adalah pengingat bahwa selama akar masalah di hulu tidak diselesaikan, negara akan terus berhadapan dengan bencana yang sama, dan warga akan terus menjadi pihak yang menanggung akibatnya,” tandas Wahyu.