- Komnas HAM menerima 3.003 aduan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2025 dengan laporan terbanyak berasal dari wilayah DKI Jakarta.
- Isu hak atas kesejahteraan menjadi pelanggaran paling dominan, diikuti masalah hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman.
- Pihak Polri menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan oleh individu maupun kelompok masyarakat terkait berbagai persoalan kolektif nasional.
Suara.com - Komnas HAM menerima sebanyak 3.003 pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2025. Dari ribuan laporan tersebut, hak atas kesejahteraan menjadi isu yang paling banyak diadukan masyarakat.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pengaduan yang diterima tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga kelompok masyarakat yang menghadapi persoalan kolektif.
"Tahun 2025, Komnas HAM menerima 3.003 pengaduan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia. Isu yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan, diikuti hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman," kata Anis dalam konferensi pers Laporan Tahunan 2025 Komnas HAM di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Anis, laporan yang masuk juga berkaitan dengan konflik agraria, lingkungan hidup, pembangunan, ketenagakerjaan, hingga pelayanan publik.
"Pengaduan HAM tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari kelompok dan komunitas yang menghadapi persoalan kolektif terkait tanah, lingkungan hidup, pembangunan, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik," ujarnya.
Anis menegaskan situasi HAM di Indonesia semakin kompleks. Karena itu, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan nasional.
"Secara keseluruhan, situasi HAM Indonesia pada 2025 menunjukkan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan prasyarat bagi pembangunan yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya.
Data Komnas HAM juga menunjukkan pengaduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta dengan 462 aduan. Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat dengan 332 aduan, disusul Jawa Timur sebanyak 265 aduan.
Dari sisi pihak yang paling banyak diadukan, Polri menempati urutan pertama dengan 805 aduan. Disusul pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan 481 aduan, serta korporasi sebanyak 479 aduan.
Baca Juga: 3 Polisi Gugur saat Gerebek Narkoba di Katingan, DPR Minta Jaringan Pelaku Dibongkar Total
Sementara itu, berdasarkan jenis hak yang diduga dilanggar, hak atas kesejahteraan menjadi yang paling banyak diadukan dengan 955 laporan, diikuti hak memperoleh keadilan sebanyak 940 aduan, serta hak atas rasa aman sebanyak 285 aduan.
Berita Terkait
-
3 Polisi Gugur saat Gerebek Narkoba di Katingan, DPR Minta Jaringan Pelaku Dibongkar Total
-
Tragedi Ibu Hamil Tewas di Sugapa, Komnas HAM Desak Akhiri Kekerasan di Wilayah Sipil
-
Terungkap! Korban Dugaan Penyiksaan Polisi Aktif Resmi Lapor ke Bareskrim, Kondisinya Jadi Sorotan
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan!
Terpopuler
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
- 'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Running Asics Diskon di Sports Station, Potongan Harga hingga 64 Persen
Pilihan
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
Terkini
-
Misteri Amplop di Meja Menhut, Kenapa Raja Juli Baru Lapor KPK Setelah Bupati Kuansing Ditangkap?
-
Baru Lapor Tolak Suap Usai OTT Bupati Kuansing, Menhut Raja Juli Tetap Berpeluang Diperiksa KPK!
-
Kebakaran TPA Jatiwaringin Belum Usai, Asap Beracun Bikin Puluhan Warga Tak Berani Pulang
-
Polisi Bongkar Pabrik Vape THC Milik WNA di Bali, Transaksi Pakai Kripto
-
Soroti Proyek Satelit Rusia di Biak, Pansus Papua DPD RI Mulai Inventarisasi Masalah
-
Bongkar Siasat Aplikator: Kenapa Potongan Ojol Turun 8 Persen Tapi Dompet Driver Tetap Kering?
-
Tragis! Tak Sempat Lari, Kakek 81 Tahun Tewas Terjebak Kebakaran di Palmerah
-
Keras! Guru Besar UNJ Sebut Program Makan Bergizi Gratis Jadi 'Proyek Berbagi Keuntungan'
-
Prabowo Terima Kunjungan Kerja PM Singapura di Istana, 26 MoU Akan Ditandatangani
-
4 Kali Dilaporkan Warga, Tujuh Bangunan di Tanah Abang Segera Ditertibkan