Banjir Keluhan Mitra hingga Ancaman Gebok Nasional, BGN Buka Suara Tata Kelola MBG

Pernyataan tersebut disampaikan Syawaluddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026) yang membahas audiensi pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

"Kami hadir di sini membawa rasa luka, sakit, dan kekecewaan terhadap kemitraan yang ada hari ini. Persoalannya sama di seluruh lapangan, baik bagi rekan-rekan Gapemdi maupun mitra investor di wilayah 3T. Ini soal kemitraan yang tidak sejajar dan tidak adil," tegas Syawaluddin di hadapan pimpinan dan anggota Komisi IX.

Syawaluddin menyoroti posisi mitra yang sangat rentan. Menurutnya, sementara Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki program, pihak mitralah yang menyediakan seluruh fasilitas dan infrastruktur di lapangan.

Namun, ketika muncul kendala teknis seperti kasus keracunan makanan, mitra selalu menjadi pihak yang disalahkan.

"Dalam segala hal kami yang terluka, kami yang dianggap biang kerok. Begitu ada keracunan, dapur kami langsung di-suspend, padahal kami hanya menyediakan fasilitas dan mengikuti prosedur (SPPG). Kami merasa diperlakukan tidak adil," lanjutnya.

Ia juga menyayangkan adanya informasi keliru yang sampai ke telinga Presiden, yang sempat memunculkan stigma negatif terhadap para mitra.

Syawaluddin menduga ada laporan yang salah sehingga Presiden menyebut mitra dengan istilah yang menyakitkan seperti "maling".

"Saya tahu ini karena salah informasi yang diberikan kepada Presiden. Tolong, proses kemitraan ini didudukkan secara sejajar. Kami adalah mitra strategis, bukan sekadar pelaksana subordinat," pintanya.

Sebagai bentuk protes atas kondisi yang dinilai tidak sehat ini, Syawaluddin melayangkan ultimatum keras. Ia menyatakan bahwa para mitra di seluruh daerah siap menghentikan operasional jika tuntutan akan keadilan dan kesetaraan tidak dipenuhi.

Baca Juga: Perbaiki Tata Kelola MBG, Pimpinan BGN Diminta Jangan Bikin Masalah Baru