- APPMBGGI meminta Badan Gizi Nasional melibatkan mitra pelaksana dalam perumusan kebijakan strategis Program Makan Bergizi Gratis sejak awal.
- Asosiasi menekankan pentingnya kepastian waktu verifikasi dan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah memenuhi seluruh persyaratan resmi.
- Rekomendasi ini disampaikan agar implementasi kebijakan di lapangan tetap berjalan lancar, transparan, dan komunikatif bagi para pelaku usaha.
Suara.com - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGGI) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat mekanisme konsultasi dengan para mitra pelaksana sebelum menetapkan kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras menilai pelibatan mitra sejak tahap perumusan kebijakan penting agar setiap keputusan mempertimbangkan kesiapan implementasi di lapangan, keberlangsungan rantai pasok, hingga dampaknya terhadap pelaku usaha yang telah berinvestasi dalam program tersebut.
"Pelibatan mitra sejak tahap perumusan kebijakan bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan pemerintah, melainkan agar setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan aspek implementasi, kesiapan operasional, keberlangsungan rantai pasok, serta dampaknya terhadap jutaan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ekosistem Program MBG," kata Abdul dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).
Menurut dia, evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan MBG merupakan hal yang wajar dalam program berskala nasional.
Namun, proses tersebut diharapkan tetap memberikan kepastian, kejelasan arah, serta ruang dialog yang memadai bagi seluruh mitra pelaksana.
Selain mendorong konsultasi yang lebih intensif, APPMBGI juga menyoroti pentingnya kepastian waktu dalam proses verifikasi dan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah memenuhi persyaratan.
Usulan tersebut menjadi satu dari lima rekomendasi penyempurnaan tata kelola yang disampaikan APPMBGI kepada BGN.
"Memberikan kepastian waktu terhadap proses verifikasi dan operasionalisasi SPPG yang telah memenuhi persyaratan," imbuhnya.
Selain meminta forum konsultasi rutin, asosiasi juga mengusulkan evaluasi bersama implementasi kebijakan di lapangan, penyusunan standar operasional yang konsisten, serta sistem komunikasi yang lebih responsif terhadap persoalan di daerah.
Baca Juga: Kecewa Disebut 'Biang Kerok' kalau Ada Keracunan, Mitra BGN Ancam Gembok Dapur Secara Nasional
APPMBGGI juga menyatakan mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG.
Meski demikian, proses pembenahan diharapkan dilakukan secara terukur, transparan, dan komunikatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi mitra yang telah memenuhi ketentuan.
Berita Terkait
-
Kecewa Disebut 'Biang Kerok' kalau Ada Keracunan, Mitra BGN Ancam Gembok Dapur Secara Nasional
-
Purbaya Akhirnya Bongkar Masalah di Program MBG, Janji Bakal Libatkan Rakyat
-
MBG Jalan Lagi Meski Ada Kasus Korupsi, Akademisi Minta Tata Kelola Dibenahi
-
Habiburokhman Buka Suara Soal Kejagung Stop Usut SPPG Bermasalah: Saya Belum Tahu
-
Ilusi Program MBG: Sejuta Lapangan Kerja atau Sejuta Penerima APBN?
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- 3 Shio yang Menarik Keberuntungan Sepanjang September 2026, Hoki Sebulan Penuh
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
- 5 Pilihan Rice Cooker Panci Keramik yang Awet, Tahan Gores, dan Mudah Dibersihkan
Pilihan
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
Terkini
-
Tunggakan Rp14,8 Miliar, 303 Pemain Belum Digaji: Ada Klub Raffi Ahmad Rans FC
-
Bukan Cuma Jadi Konsumen! DPR Ingin Indonesia Kuasai Ekosistem AI
-
Alasan Ada Agenda Lain, Anggota DPR Satori Mangkir dari Pemeriksaan KPK
-
Persib Lolos ACL Two dengan Drama! Mariano Peralta Jadi Pahlawan di Menit-Menit Akhir
-
Cegah Risiko Pidana, Pakar Sebut Pemerintah Tepat Atur Pembelian Timah Rakyat
-
Desak Pelaku Pengeroyok Bambang Setiawan Ditangkap, Wamen HAM: Harus Ditindak Tegas!
-
Dedi Mulyadi: Uang Pajak Warga Depok Siap Disulap Jadi Flyover dan Underpass
-
Setengah Karhutla Terjadi di Wilayah Korporasi yang Izinnya dari Negara!
-
Sikap Bupati Bogor Usai KPK Masuk Pemkab: Serahkan Proses Hukum dan Hargai Praduga Tak Bersalah
-
Padam Setelah 30 Jam, Kebakaran Pabrik Plastik di Serang Telan Kerugian Rp41 Miliar