- APPMBGGI meminta Badan Gizi Nasional melibatkan mitra pelaksana dalam perumusan kebijakan strategis Program Makan Bergizi Gratis sejak awal.
- Asosiasi menekankan pentingnya kepastian waktu verifikasi dan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah memenuhi seluruh persyaratan resmi.
- Rekomendasi ini disampaikan agar implementasi kebijakan di lapangan tetap berjalan lancar, transparan, dan komunikatif bagi para pelaku usaha.
Suara.com - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGGI) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat mekanisme konsultasi dengan para mitra pelaksana sebelum menetapkan kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras menilai pelibatan mitra sejak tahap perumusan kebijakan penting agar setiap keputusan mempertimbangkan kesiapan implementasi di lapangan, keberlangsungan rantai pasok, hingga dampaknya terhadap pelaku usaha yang telah berinvestasi dalam program tersebut.
"Pelibatan mitra sejak tahap perumusan kebijakan bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan pemerintah, melainkan agar setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan aspek implementasi, kesiapan operasional, keberlangsungan rantai pasok, serta dampaknya terhadap jutaan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ekosistem Program MBG," kata Abdul dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).
Menurut dia, evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan MBG merupakan hal yang wajar dalam program berskala nasional.
Namun, proses tersebut diharapkan tetap memberikan kepastian, kejelasan arah, serta ruang dialog yang memadai bagi seluruh mitra pelaksana.
Selain mendorong konsultasi yang lebih intensif, APPMBGI juga menyoroti pentingnya kepastian waktu dalam proses verifikasi dan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah memenuhi persyaratan.
Usulan tersebut menjadi satu dari lima rekomendasi penyempurnaan tata kelola yang disampaikan APPMBGI kepada BGN.
"Memberikan kepastian waktu terhadap proses verifikasi dan operasionalisasi SPPG yang telah memenuhi persyaratan," imbuhnya.
Selain meminta forum konsultasi rutin, asosiasi juga mengusulkan evaluasi bersama implementasi kebijakan di lapangan, penyusunan standar operasional yang konsisten, serta sistem komunikasi yang lebih responsif terhadap persoalan di daerah.
Baca Juga: Kecewa Disebut 'Biang Kerok' kalau Ada Keracunan, Mitra BGN Ancam Gembok Dapur Secara Nasional
APPMBGGI juga menyatakan mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG.
Meski demikian, proses pembenahan diharapkan dilakukan secara terukur, transparan, dan komunikatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi mitra yang telah memenuhi ketentuan.
Berita Terkait
-
Kecewa Disebut 'Biang Kerok' kalau Ada Keracunan, Mitra BGN Ancam Gembok Dapur Secara Nasional
-
Purbaya Akhirnya Bongkar Masalah di Program MBG, Janji Bakal Libatkan Rakyat
-
MBG Jalan Lagi Meski Ada Kasus Korupsi, Akademisi Minta Tata Kelola Dibenahi
-
Habiburokhman Buka Suara Soal Kejagung Stop Usut SPPG Bermasalah: Saya Belum Tahu
-
Ilusi Program MBG: Sejuta Lapangan Kerja atau Sejuta Penerima APBN?
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Misteri Pengganti Febrie Adriansyah Terjawab, Mensesneg Sebut Nama Kuntadi
-
Jejak Elektronik Disita, KPK Bidik Peran Bobby Rizaldi dalam Skandal WTP Muara Enim
-
Detik-detik Bupati Gowa Pergi Saat Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi dan Selingkuh
-
Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 4.734 Jiwa, 6.462 Orang Selamat
-
Indonesia Dinilai Terjebak 'Carbon Lock-in', Mengapa Target Energi Bersih Berisiko Sulit Tercapai?
-
Habis Serang AS, IRGC Iran Hasut Warga Yordania: Bebaskan Tanah Islam dari Penjajah Amerika
-
Militer AS 'Berencana' Langgar Konvensi Jenewa 1949, Ancam Stabilitas Dunia
-
Tanaman Malapari Berpotensi Jadi Komoditas Bioenergi, Bagaimana BRIN Dorong Pengembangannya?
-
Amerika Serikat Mau Hentikan Bantuan Rp 59,63 Triliun ke Israel
-
Babak Baru Kasus Nadiem Makarim, Sidang Banding Akan Digelar Awal Agustus