- Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada 21 Juli 2026 resmi menyetujui hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia.
- Persetujuan diberikan setelah Komisi I DPR RI melaporkan hasil pembahasan konstitusional terkait penerimaan alat pertahanan negara tersebut kepada pimpinan sidang.
- Proses ini menuai kritik terkait prosedur yang mendadak serta potensi beban anggaran pemeliharaan dan perbaikan kapal yang mencapai triliunan rupiah.
"Ada surat tanggal 20, lalu kami merubah jadwal dengan mendadak, dan kemudian kami dipanggil untuk rapat meminta persetujuan. Padahal, dalam catatan yang Bapak sampaikan, sejak 8 Mei ini sudah ada pemberian hibah disetujui Parlemen Itali. Mungkin kami bisa ada prolog dulu, dan kalau memungkinkan bisa diajak diskusi dari awal. Itu yang pertama," kritik purnawirawan jenderal TNI tersebut.
Ia juga membedah fakta teknis dan ekonomis dari kapal induk Garibaldi.
Ia mengingatkan bahwa meskipun secara harga kapal induk sangat mahal, kapal yang diterima Indonesia ini sudah berusia senja, yakni 40 tahun.
Hal ini berimplikasi langsung pada tingginya biaya perawatan dan jangka waktu pemakaian yang pendek.
"Dalam catatan kami, usianya itu sudah masa pakai 40 tahun. Sehingga masa kapal perang itu kalau kita mengacu pada referensi yang normal, itu juga sekitar 40, 45 tahun. Sehingga kapal Garibaldi ini sisa usia pakainya mungkin hanya 10 tahun saja. Dengan 10 tahun itu kita harus membiayai, ya, per bulan itu kalau tidak salah sekitar 5 juta Euro atau sekitar Rp101 miliar Rupiah," ungkapnya.
Tidak hanya biaya operasional bulanan, Hasanuddin juga mempertanyakan anggaran retrofit atau perbaikan besar yang dibutuhkan agar kapal tersebut siap tempur, yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
"Nah, kemudian juga biaya setelah diterima untuk retrofit, ya, itu sekitar 7,2 triliun, sesuai dari penjelasan beberapa bulan yang lalu, sampai dengan Rp16,8 triliun sesuai dengan spek yang kita minta. Artinya, kita harus menghidupkan kapal ini dengan anggaran Rp7,2 triliun sampai Rp16,8 triliun," tambahnya.
Ia mengkhawatirkan pengadaan ini justru akan menyedot anggaran pertahanan, khususnya untuk TNI Angkatan Laut, di tengah isu pengurangan anggaran militer untuk dialokasikan ke sektor kerakyatan.
"Nah, pertanyaan kami, mungkin bukan kepada Bapak-bapak, tapi kepada Kementerian Keuangan. Saya mohon apakah ini tidak membebani anggaran TNI? Wabil khusus nanti anggarannya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, TNI AL. Karena apa? Itu kita harus menyediakan... menyediakan uang per tahun itu sekitar 101 miliar, begitu ya," ujarnya.
Baca Juga: Cek Daftarnya, 9 Nama Calon Anggota KPI Pusat Resmi Mendapat Restu DPR RI
TB Hasanuddin mengingatkan soal peringatan Presiden terkait potensi efisiensi anggaran pertahanan.
"Karena apa, saya mempertanyakan soal anggaran ke depan, ya, kepada Menteri Keuangan? Karena begini, kami baru saja mendapatkan pembaca... informasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bahwa bisa jadi, ya, anggaran untuk TNI itu dikurangi demi kepentingan rakyat. Itu, ya. Sehingga ini warning kan untuk kita semua, apakah kita mampu membayarnya dan lain sebagainya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Disinformasi di Ruang Digital Ancam Demokrasi dan Persatuan Nasional, Puan: Negara Harus Hadir!
-
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia: Doktrin Operasional Penting
-
Akademisi Sepakat Pembahasan RUU Perampasan Aset Jangan Tergesa-gesa: Butuh Kehati-hatian
-
Cek Daftarnya, 9 Nama Calon Anggota KPI Pusat Resmi Mendapat Restu DPR RI
-
Resmi! Indonesia Kini Punya UU Pusat Finansial Internasional
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- DPR Pertanyakan, Pemerintah Menjawab, Dari Mana Datang Isu Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes?
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Kulit Sawo Matang Jangan Salah Pilih Warna Lipstik! Ini 8 Pilihan yang Bikin Wajah Cerah Seketika
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
Minyak Mentah Rusia Tiba di Indonesia, Bahlil: Jangan Tanya Harganya
-
DPR Sahkan UU Kerja Sama Pertahanan, Bidik Alih Teknologi dan Penguatan SDM Militer
-
Mesin Mobil Copot Mendadak Usai Terjang Genangan Air, BYD Beri Klarifikasi
-
Indonesia Gabung Organisasi AI Dunia yang Diinisiasi China
-
Google Ungkap 4 Kerugian Indonesia Jika Terapkan Hak Cipta AI
-
Ramai Desakan Febrie Adriansyah Dijatuhi Hukuman Mati, LBHM Ingatkan Bahaya Ilusi Ketegasan
-
Wajib Pajak Mau Diawasi Babinsa? Pakar UGM: Ini Justru Bikin Rakyat Takut, Bukan Patuh
-
7 Catatan Miris Argentina di Final Piala Dunia 2026: Nol Peluang dan Target
-
Ojol Tewas Terlindas Truk usai Tersenggol saat Pindah Jalur di Kemanggisan
-
Apakah Tinted Sunscreen dan Tone Up Sunscreen Sama? Jangan Sampai Keliru