Cak Imin Ajak Semua Parpol Revisi 108 UU demi Wujudkan Prabowonomics

Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengajak seluruh partai politik di Indonesia mendukung arah baru ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui peninjauan dan revisi terhadap 108 undang-undang yang dinilai tidak lagi sejalan dengan konsep "Prabowonomics".

Menurut Cak Imin, revisi berbagai regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat penerapan ekonomi konstitusi yang menjadi landasan pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

"Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi atau 'Prabowonomics' ini dengan mengubah 108 undang-undang," kata Cak Imin di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu (26/7).

Ia menjelaskan sejumlah aturan yang masuk dalam daftar evaluasi antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain ketiga regulasi tersebut, Cak Imin menilai masih ada sejumlah produk hukum lain yang perlu ditinjau ulang karena dinilai belum selaras dengan semangat pembangunan berbasis ekonomi konstitusi.

Di samping pembenahan regulasi, Cak Imin juga menekankan pentingnya memperkuat politik anggaran agar pelaksanaan "Prabowonomics" dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu lebih difokuskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan jembatan bagi anak sekolah di daerah terpencil, percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan, hingga penguatan kewirausahaan masyarakat.

Ia berharap dukungan lintas partai terhadap revisi regulasi dan penguatan kebijakan anggaran dapat mempercepat terwujudnya arah baru ekonomi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga: Survei SMRC Beberkan Dua Faktor Utama Kepuasan Publik ke Presiden Prabowo Anjlok Tajam