Tentara Harus Jago Terjun Payung dan Setir Tank, Bukan Urus Jagung atau Buka Sawah

Suara.com - Dalam momen refleksi 30 tahun peristiwa kelam 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli, Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP, Andi Widjajanto, menyampaikan pernyataan tegas dalam acara Peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Andi menekankan bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar serangan fisik, melainkan manifestasi ketakutan rezim terhadap kebangkitan suara rakyat.

Ia secara khusus memberikan catatan kritis terhadap peran dan posisi militer (TNI) agar tidak lagi keluar dari koridor profesionalnya seperti pada masa lalu.

Andi menjelaskan bahwa serangan tersebut berakar dari kepanikan penguasa saat itu melihat sosok Megawati Soekarnoputri yang berhasil menghidupkan kembali semangat nasionalisme Bung Karno.

"27 Juli itu tidak bisa dipandang hanya satu serbuan ke kantor partai. Tapi bisa dilihat sebagai kegelisahan tentang kegagalan dari satu rezim untuk betul-betul bisa mengekang suara dari bawah. Suara akar rumput," ujar Andi.

"Itulah penyebab asal dari serangan 27 Juli. Mereka sudah berusaha untuk membungkam nama Soekarno dari tahun '66 sampai tahun '86. Lalu mereka panik ketika ada seorang politisi muda, masih berusia 40 tahun, bergabung ke PDI, lolos Pemilu '87, membesar suaranya di Pemilu '92, lalu berhasil menjadi Ketua Umum PDI ya di Kongres '93. Lalu saat itu penilaian dari rezim saat itu, kalau politisi muda, ibu muda ini terus, maka akan berbahaya untuk Pemilu '97. Politisi ibu muda itu adalah Ibu Megawati Soekarnoputri," sambungnya.

Andi menyoroti bagaimana kekuatan militer dikerahkan untuk membendung gerakan rakyat, meski di internal tentara sendiri terjadi perbedaan pandangan.

"Saat itu tentara sendiri terpecah. Ada yang mengatakan bahwa suara ini tidak bisa dibendung. Kita sudah berusaha membendung, menyingkirkan, mengasingkan nama dan keluarga Soekarno dari tahun '66 sampai '86. Tapi kemunculan satu keluarga Soekarno saja sudah bisa membuat suara-suara kerinduan tentang nasionalisme, tentang marhaen, tentang wong cilik itu segera mulai lagi di mana-mana," ungkapnya.

Andi menyebut sejumlah nama petinggi militer kala itu yang menyadari bahwa kekuatan akar rumput tidak bisa dicegah.

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Dorong Tiga Langkah Perkuat Ketahanan Pangan di Daerah

"Ya saat itu ada nama-nama seperti misalnya Pak Soesilo Soedarman, Pak Edi Sudrajat, bahkan Kepala Bakin saat itu Pak Moertopo yang sudah terus terang kepada Pak Harto mengatakan ini tidak bisa dihindari, ini tidak bisa dicegah. Bahwa kemunculannya adalah kemunculan suara rumput," katanya.

Namun, operasi militer tetap dijalankan secara sistematis.

"Bukan sekadar yang diserang adalah kantor partai, bahkan yang diserang itu bukan pro-Megawati, yang diserang juga bukan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, yang diserang adalah akar rumput. Ketika pemerintah mau terapi apa pun, melakukan operasinya, melibatkan Kodam, melibatkan Garnisun, me-blokade jalan sehingga massa dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur tidak bisa masuk Jakarta, lalu akhirnya akar rumput itu, suara bawah itu, menunjukkan bagaimana cara mereka berbicara ke penguasa, berbicara kepada rezim. Ketika Pemilu '99, mereka memutuskan PDI Perjuangan sebagai pemilik suara rakyat," ujarnya.

Andi kemudian menyampaikan pesan yang kuat mengenai fungsi TNI dalam sistem demokrasi.

"Kudatuli adalah titik awal dari gerakan demokrasi yang semula sudah kita lihat masalahnya ketika ada pembungkaman-pembungkaman sejak Bung Karno dijatuhkan tahun 1966. Satu saja yang menjadi pesan dari Kudatuli itu: jangan biarkan lagi tentara keluar dari koridor profesionalnya," tegas Andi.

Ia mengingatkan agar tentara fokus pada kompetensi pertahanan dan tidak masuk ke ranah sipil maupun politik.