Indonesia Respons Kecaman Korea Utara Soal Denuklirisasi

Sekretaris Luar Negeri Filipina, Theresa P Lazaro, yang memimpin acara tersebut, menyampaikan dalam pernyataan resminya mengenai "keprihatinan mendalam atas pengembangan senjata nuklir dan program rudal balistik RRDK yang terus berlanjut" yang dianggap melanggar sanksi PBB

Dalam dokumen tersebut, Lazaro menggarisbawahi bahwa ambisi nuklir Korea Utara merupakan "perkembangan mengkhawatirkan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan."

Lebih lanjut, Lazaro menyatakan negara-negara anggota mendesak untuk "melanjutkan dialog damai di antara semua pihak yang berkepentingan demi mewujudkan perdamaian dan stabilitas abadi di Semenanjung Korea yang terdenuklirisasi."

Kim Yo Jong tidak menahan diri dalam menanggapi seruan tersebut. Ia secara terbuka menyatakan "ketidakpuasannya terhadap sikap bermusuhan forum tersebut yang secara terang-terangan sejalan dengan gembar-gembor AS tentang 'denuklirisasi'."

Menurut Kim, tuntutan tersebut bertentangan dengan konstitusi RRDK yang telah menetapkan status negara itu sebagai negara bersenjata nuklir

Kim menggambarkan forum ASEAN tersebut sebagai "corong bayaran untuk AS." Ia menekankan bahwa kepatuhan terus-menerus terhadap tujuan denuklirisasi hanyalah "mimpi liar yang bodoh dan konyol" yang kini telah kehilangan semua maknanya di mata Pyongyang.

"Teguh dan jelas adalah pendirian RRDK, bahwa penjera nuklir adalah perisai pamungkas bagi kedaulatan nasional dan jaminan tertinggi untuk membela kedaulatan," tegas Kim Yo Jong.

Ia juga menambahkan, Pyongyang akan terus memperluas kemampuan nuklirnya "tanpa penundaan."

Dukungan Rusia dan Eskalasi Global

Baca Juga: KBRI Jepang Ungkap Kondisi WNI Pasca Gempa Besar Kumamoto

Pernyataan Kim Yo Jong ini muncul di saat yang krusial, bertepatan dengan peringatan ke-73 tahun kemenangan Korea Utara dalam Perang Korea 1950-1953, sebuah peristiwa yang dirayakan secara besar-besaran di Pyongyang dan dihadiri langsung oleh Kim Jong Un.

Namun, yang paling menarik perhatian pengamat politik internasional adalah dukungan yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.

Di sela-sela pertemuan ASEAN, Lavrov membela upaya Korea Utara untuk memperluas persenjataan militer dan nuklirnya.

Lavrov berargumen, Pyongyang tidak melihat alternatif lain selain mengandalkan senjata nuklir untuk mempertahankan kedaulatannya dari apa yang mereka persepsikan sebagai ancaman Barat.

Kehadiran Rusia sebagai pembela Korea Utara di panggung ASEAN menunjukkan pergeseran geopolitik yang signifikan, di mana Moskow dan Pyongyang semakin mempererat aliansi strategis mereka di tengah isolasi internasional yang dialami kedua negara.

Di sisi lain, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang tetap solid pada posisi mereka. Para menteri luar negeri ketiga negara tersebut menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencapai denuklirisasi total di Semenanjung Korea.

Mereka memandang bahwa senjata nuklir Korut adalah ancaman eksistensial bagi keamanan global.

Menariknya, situasi di internal Korea Selatan sendiri sempat menunjukkan sinyal yang beragam.

Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young, sempat menyatakan Seoul mungkin tidak lagi mengejar denuklirisasi Korea Utara sebagai tujuan segera

Sebaliknya, ia menyarankan prioritas pada strategi "perdamaian didahulukan" yang berpusat pada pembicaraan pengendalian senjata.

Namun, sikap ini tampak kontras dengan pernyataan bersama trilateral yang dikeluarkan bersama AS dan Jepang.

Korea Utara sendiri menunjukkan ketertarikan yang semakin menurun terhadap mekanisme diplomasi regional.

Meskipun sempat mengirim perwakilan ke ASEAN Regional Forum pada tahun 2024, mereka telah melewatkan pertemuan-pertemuan setelahnya, lebih memilih komunikasi langsung melalui retorika keras atau hubungan bilateral dengan negara-negara sekutu kuat seperti Rusia dan China.

Dengan penegasan terbaru dari Kim Yo Jong ini, harapan untuk menghidupkan kembali dialog denuklirisasi dalam waktu dekat tampaknya semakin tipis.

Pyongyang justru terlihat semakin percaya diri dengan status nuklirnya, terutama dengan adanya dukungan diplomatik dari kekuatan besar seperti Rusia yang bersedia menantang narasi dominan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.