Siapkah Indonesia Terapkan E-Voting di Pemilu 2029? Ini Syarat Mutlak dari Komisi II DPR RI

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, menilai bahwa rencana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting pada Pemilu 2029 memerlukan landasan hukum yang kokoh.

Menurutnya, perubahan regulasi dalam Undang-Undang (UU) Pemilu menjadi kunci utama sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.

Pria yang akrab disapa Aher ini memandang momentum pembahasan revisi UU Pemilu sebagai waktu yang paling tepat untuk mendiskusikan adaptasi teknologi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

Salah satu poin yang disoroti adalah rencana penerapan e-voting terbatas bagi pemilih di luar negeri, meski ia tetap menekankan perlunya kajian mendalam.

"Pemilu merupakan instrumen utama demokrasi. Karena itu, setiap perubahan metode pemungutan suara harus dipastikan memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keamanan sistem, transparansi proses, serta kemampuan audit terhadap hasil pemungutan suara harus menjadi perhatian utama,” ujar Aher dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8/2026).

Politikus PKS ini menyarankan agar Indonesia melakukan evaluasi dan mengambil referensi dari negara-negara yang telah lebih dulu menerapkan sistem e-voting.

Selain aspek regulasi, Aher mengingatkan bahwa kesiapan anggaran merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan sejak dini.

Berdasarkan informasi dari KPU, usulan anggaran sistem informasi saat ini belum mencakup pembiayaan pengembangan aplikasi e-voting khusus luar negeri.

Ia pun mendesak agar dasar hukum mengenai e-voting diatur secara rinci dalam revisi UU Pemilu, mulai dari mekanisme pelaksanaan, standar keamanan, hingga perlindungan hak pemilih.

Baca Juga: Panja Belum Bentuk, Komisi II DPR 'Diam-diam' Bahas 28 DIM RUU Pemilu

"Setiap inovasi teknologi tentu membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Karena itu, apabila gagasan ini nantinya disepakati oleh pembentuk undang-undang, maka perencanaan anggaran harus dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel agar implementasinya dapat berjalan optimal," tegasnya.

Lebih lanjut, Aher mendorong adanya kolaborasi aktif antara KPU, pemerintah, DPR, akademisi, pakar teknologi informasi, komunitas keamanan siber, hingga masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan ini.

Pendekatan kolaboratif dinilai akan menghasilkan sistem yang lebih matang dan memiliki legitimasi publik yang kuat.

Aher menegaskan komitmennya untuk mendukung penyempurnaan sistem kepemiluan nasional demi meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga integritas pemilu.

“Kita perlu memastikan bahwa inovasi teknologi dalam pemilu tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, seluruh tahapan kajian, pengujian, dan penyusunannya harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan berbasis prinsip kehati-hatian," katanya.

"Pada akhirnya, tujuan utama dari setiap inovasi kepemiluan adalah memastikan bahwa setiap suara warga negara dapat tersalurkan dengan baik, terlindungi, dan dihitung secara akurat. Jika seluruh prasyarat hukum, teknis, keamanan, dan anggaran dapat dipenuhi, maka pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat demokrasi Indonesia di masa depan," pungkasnya.