Serahkan Konsep PPHN, MPR Ungkap Keprihatinan Prabowo soal 'Demokrasi Mahal' dan Korupsi di Daerah

Suara.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, berserta jajarannya menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (3/8/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, pimpinan MPR secara resmi menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai arah pembangunan bangsa jangka panjang.

Awalnya Muzani menjelaskan, bahwa kedatangannya merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi antarlembaga negara.

Ia menyebut diskusi bersama Presiden berlangsung sangat produktif dan substansif.

"Kami menyampaikan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang tahun lalu masih menjadi draf dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk. Dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara," ujar Muzani dalam konferensi pers usai pertemuan di Istana.

Muzani menekankan bahwa PPHN ini dirancang untuk menjadi kompas pembangunan yang berkelanjutan, tanpa terputus oleh pergantian kepemimpinan nasional.

Menurutnya, Presiden Prabowo menyambut baik gagasan tersebut agar pembangunan memiliki kesinambungan.

"Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan. Karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi," kata Muzani menyampaikan pesan Presiden.

Ia menambahkan bahwa Presiden memberikan perhatian besar pada poin-poin di dalam draf tersebut, termasuk mengenai proses demokratisasi di Indonesia.

Baca Juga: Anwar Sadad Mangkir dari Pemeriksaan KPK Terkait Kasus Hibah Pokmas Jatim

Muzani mengungkapkan, adanya keprihatinan mendalam dari Presiden Prabowo terkait tingginya biaya demokrasi di tingkat daerah yang kerap berujung pada tindak pidana korupsi.

"Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan," jelas Muzani.

Selain membahas PPHN, pimpinan MPR RI juga hadir untuk mengundang Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah agenda penting kenegaraan pada bulan Agustus ini.

"Sidang Tahunan MPR tahun 2026 rencananya akan digelar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026," kata dia.

"Dan kedatangan kami pada hari ini mengundang kehadiran Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara untuk menyampaikan laporan tahunan atas kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat," lanjutnya.

Lebih lanjut, MPR juga mengundang Presiden dalam Peringatan Hari Konstitusi sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang akan dirayakan bersamaan pada akhir bulan ini.

"Kami juga mengundang Presiden dalam Peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus, sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang akan jatuh pada tanggal 29 Agustus. Dua peristiwa penting itu kami jadikan satu rencana yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus," pungkasnya.