Demi Efisiensi, Prabowo Perintahkan Pertamina dan PLN Pangkas Anak-Cucu Perusahaan

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya memangkas anak-cucu perusahaan serta unit usaha di bawahnya.

Perampingan struktur tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga efisiensi perusahaan pelat merah.

Instruksi itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026) malam. Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pemangkasan layer perusahaan menjadi salah satu fokus Presiden dalam mendorong efisiensi BUMN.

"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," kata Teddy dikutip dari ANTARA, Senin (10/8/2026).

Selain membahas perampingan struktur BUMN, rapat tersebut juga membahas perkembangan program energi terbarukan. Simon melaporkan kemajuan pelaksanaan program mandatori Biodiesel 50 persen atau B50 yang diluncurkan pada Juli 2026.

Simon juga menyampaikan kesiapan infrastruktur Pertamina untuk menjalankan program mandatori bioetanol pemerintah.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, serta Kepala Sekretariat Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.

Streamlining 274 Perusahaan

Baca Juga: Polisi Dalami Sosok Febrio Adiono di Kasus Kematian Sutrimo

Kebijakan pemangkasan layer BUMN sebelumnya telah dibahas CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

Pada pekan lalu, Rosan melaporkan perkembangan tindak lanjut arahan Presiden untuk menyederhanakan struktur perusahaan negara, terutama BUMN besar seperti Pertamina dan PLN.

"Arahan-arahan Beliau (Presiden, Red.) juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar (seperti) Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga, dan juga tentu saja (diikuti, Red.) di BUMN-BUMN lainnya," kata Rosan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Rosan mengatakan proses streamlining telah dilakukan terhadap 274 perusahaan hingga akhir Juli 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merampingkan struktur BUMN agar tidak terlalu banyak jenjang birokrasi dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah berharap penyederhanaan tersebut membuat perusahaan negara bergerak lebih cepat sekaligus meningkatkan produktivitas dan efisiensi.