14 Tahun Raih WTP, BPK Dorong Mahkamah Agung Menuju Government 5.0

Di balik capaian positif MA, BPK masih menemukan sejumlah area yang perlu diperkuat. Beberapa di antaranya mencakup sistem pengendalian intern, pengelolaan aset negara, penerimaan negara, pengadaan barang dan jasa, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK menjadi penting agar hasil pemeriksaan tidak sekadar menjadi catatan administratif.

Rekomendasi tersebut diharapkan benar-benar diterjemahkan menjadi perbaikan sistem dan peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan MA.

Nyoman menegaskan fungsi audit memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar mengukur kepatuhan terhadap aturan yang telah berjalan.

“Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik,” tegasnya.