Transjakarta Mau Kelola Angkutan ke Kepulauan Seribu, DPRD Ajukan 4 Syarat

Suara.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli (MTZ), mengajukan empat syarat kepada Transjakarta sebelum resmi mengambil alih pengelolaan layanan penyeberangan ke Pulau Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

MTZ mengawalinya lewat sorotan tentang warga Kepulauan Seribu yang selama ini belum mendapatkan fasilitas transportasi yang setara dengan warga di wilayah daratan Jakarta.

"Pulau Seribu harus mendapatkan fasilitas yang sama dengan warga daratan. Sekarang sangat timpang di Pulau Seribu angkutannya," ujarnya di Komplek DPRD DKI Jakarta baru-baru ini.

Dari situ, MTZ mulai memaparkan syarat apa saja yang wajib dipenuhi Transjakarta sebelum memulai layanan yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 itu.

Syarat pertama yang disampaikan adalah kajian matang terkait kondisi cuaca di laut.

Ia menyoroti pengalaman sebelumnya di mana kapal kerap batal berangkat hanya karena cuaca mendung.

"Kemarin tantangannya yang Dishub itu, mendung sedikit ya nggak bisa berangkat gitu ya. Nah, bagaimana supaya tetap bisa (berangkat), seperti itu," kata MTZ.

Syarat kedua yang ditekankan adalah kepastian jadwal keberangkatan pulang-pergi.

Ia meminta agar warga tidak mengalami kesulitan saat hendak kembali ke Kepulauan Seribu setelah bepergian ke Jakarta.

Baca Juga: Bus Koridor 13 Mogok di Ciledug, Penumpang Turun Jalan Kaki

"Jadwalnya harus bener-bener, bolak-baliknya itu diatur," tutur MTZ.

Syarat ketiga yang disebutkan adalah standar keselamatan yang lebih tinggi dibandingkan transportasi darat.

"Tentu lebih tinggi ya urusan safety-nya di laut daripada di darat. Nah, ini Transjakarta harus bisa melihat hal tersebut," ucap MTZ.

Syarat keempat, sekaligus yang dianggap paling penting, adalah keterjangkauan tarif bagi warga Kepulauan Seribu.

Ia mencontohkan tarif transportasi laut sebelumnya yang berkisar Rp40.000 hingga Rp75.000, jumlah yang dinilainya memberatkan jika digunakan bolak-balik.

"Jadi kami harapkan Transjakarta yang mengambil, tapi kemudian tetap ada PSO supaya murah. Di laut itu Rp40.000 saya kira harusnya bisa diringankan setengahnya gitu ya atau seperempat," jelas MTZ.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini mengaitkan tantangan tersebut dengan rekam jejak Transjakarta yang telah berhasil membangun rute darat terpanjang di dunia.

"Ini tantangan untuk Transjakarta, bagaimana kemudian membuat untuk Trans Laut," pungkasnya.