Cerita di Balik Pertemuan Sekjen Parpol Koalisi, Dari Refleksi Kemerdekaan Hingga Obrolan Politik

Suara.com - Para Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik pendukung pemerintah menggelar pertemuan silaturahmi penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-81.

Pertemuan yang dipimpin oleh Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, tersebut dihadiri oleh para petinggi partai anggota koalisi Merah Putih untuk menyamakan persepsi serta memperkuat barisan pendukung pemerintah.

Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan terkini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Itu pertemuan rutin sekjen partai koalisi dan bahas banyak update perkembangan mukhtahir dari koalisi-koalisi pemerintahan masyarakat dan kenegaraan," ujar Hasanuddin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Ia menambahkan bahwa pertemuan ini menjadi momentum untuk menyatukan visi seluruh partai koalisi dalam mendukung kebijakan pemerintah.

"Di mana kita menyatukan langkah seluruh partai-partai koalisi untuk membantu penuh pemerintah dalam menjalankan semua kebijakan... nasional serta menjadi katalisator yang baik bagi semua aspirasi masyatakat yang diajukan baik kepada pemerintah DPR atau pihak pihak yang menjadi stakeholder pemegang kebijakan," lanjutnya.

Terkait isu politik jangka panjang menuju 2029, Hasanuddin tidak menampik hal tersebut turut disinggung.

"Iya pasti semua dibahas cari rumusan yang terbaik yang memang mampu menjadikan demokrasi kita lebih baik lagi," tegasnya.

Senada dengan Hasanuddin, Sekjen Partai Golkar, M. Sarmuji, menekankan bahwa pertemuan tersebut lebih bersifat reflektif menyambut hari kemerdekaan.

Baca Juga: Kumpul Jelang HUT RI, Sekjen Koalisi Prabowo Bahas Penguatan Kabinet dan Masalah Puluhan Tahun

"Ya, sebenarnya pertemuan semalam enggak ada agenda yang sangat khusus, enggak ada. Pertemuan semalam itu hanya silaturahmi saja. Silaturahim antar sekjen partai koalisi, dan kita mendiskusikan sekaligus merefleksikan menjelang 17-an, apakah langkah-langkah yang sudah kita lakukan di dalam koalisi, langkah-langkah pemerintah, sudah mendekatkan pada cita-cita kemerdekaan? Apakah masih ada yang perlu kita koreksi ke depan, sehingga cita-cita kemerdekaan makin lama makin dekat dan rakyat Indonesia makin sejahtera? Itu saja, enggak ada yang khusus," papar Sarmuji terpisah.

Sarmuji juga menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai perombakan kabinet (reshuffle) maupun pembahasan khusus mengenai Pilpres.

"Oh, enggak ada, enggak ada. Cuman ya sekadar, ya, namanya obrolan politik, nyinggung-nyinggung politik sedikit ada. Tetapi pembahasan yang khusus enggak ada, belum ada. Mungkin dalam pertemuan selanjutnya," tambahnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, memberikan apresiasi kepada Sekjen Gerindra Sugiono yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut.

Menurutnya, komunikasi antar-Sekjen perlu dicairkan kembali setelah sempat tersita oleh kesibukan agenda nasional.

"Ya pertama tentu pertemuan itu adalah untuk mempererat silaturahmi, karena kan kami memang sudah lama tidak ada pertemuan. Dan memang lamanya pertemuan itu tidak terjadi karena Pak Prabowo kan fokus terhadap situasi ekonomi nasional dan lain sebagainya. Nah, tentu ada ke depan ada banyak agenda-agenda politik yang ini harus betul-betul disatukan: satu barisan, satu ide, satu gagasan, meskipun barangkali nanti ada banyak usulan dan pandangan pendapat. Nah, inilah yang tadi malam coba kita angkat menjadi kebersamaan untuk mendudukkan berbagai persoalan ke depan secara bersama-sama," urai Herman.

Herman mengungkapkan, bahwa ke depan akan ada banyak agenda legislasi dan politik yang membutuhkan kesamaan pandangan antarpartai koalisi agar kepentingan seluruh pihak terakomodasi.

"Ya namanya juga kita entitas politik, kalau bertemu pasti ada banyak agenda politik yang dibicarakan. Ya salah satunya tentu ke depan ya, karena tadi malam belum ada sesuatu yang substantif yang kami bahas. Namun ke depan tentu banyak agenda politik yang saya katakan tadi: ada undang-undang pemilu, ada undang-undang pilkada, mungkin juga undang-undang partai politik, terus kemudian undang-undang lain yang tentu juga berkaitan dengan turunannya. Ada rekrutmen penyelenggara pemilu dan lain sebagainya. Ini kan harus disamakan supaya kepentingan seluruh partai-partai ya terakomodir dengan baik," pungkasnya.