BNPB Targetkan Listrik, Air, BBM, dan Komunikasi di Wilayah Gempa NTT Pulih dalam 7 Hari

Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto mengatakan pemerintah terus berupaya mengoptimalkan layanan dasar di tujuh daerah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah menargetkan sejumlah layanan dasar, seperti listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan komunikasi, dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.

Hal tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

Selain pemulihan layanan dasar, Suharyanto meminta pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan dilakukan secara paralel tanpa harus menunggu masa tanggap darurat berakhir.

“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” kata Suharyanto.

Untuk menjangkau wilayah terdampak yang sulit diakses, BNPB bersama TNI dan Basarnas mengerahkan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista), termasuk helikopter, kapal laut, pesawat, serta pesawat sayap lebar.

“Dari TNI ada empat helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ujarnya.

BNPB Buka Media Center

Di sisi lain, BNPB mulai mengoperasikan Media Center resmi untuk memberikan pembaruan informasi terkait penanganan gempa NTT.

Baca Juga: Gempa M 7,7 Guncang NTT, BNPB Minta 6 Kabupaten Segera Tetapkan Status Darurat

Media Center tersebut akan menggelar press briefing setiap sore pukul 17.00 WITA. Kegiatan ini ditujukan untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana dari hari ke hari sekaligus meminimalkan simpang siur informasi di lapangan.

“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” kata Suharyanto.

Pemerintah daerah juga diminta segera membentuk Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Suharyanto meminta unsur TNI dan Polri dioptimalkan sebagai komandan satgas untuk memastikan seluruh proses penanganan bencana, mulai dari pergerakan personel, pengelolaan pengungsi, hingga distribusi logistik, berjalan dalam satu komando.